Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Bandung resmi memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi penyelamatan satwa dan penanganan pekerja di eks Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung Zoological Garden.
Perpanjangan MoU ini dilakukan setelah masa kesepakatan sebelumnya berakhir pada 5 Mei 2026, sebagai langkah memastikan keberlangsungan penanganan satwa selama masa transisi pengelolaan.
Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudiyatmoko, menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama pemerintah.
"Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan satwa, serta harapan agar ke depan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar animal welfare," ujarnya seperti dikutip, Sabtu (9/5/2026).
Dalam perpanjangan MoU ini, Pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar satwa, mulai dari penyediaan pakan, obat-obatan, vitamin, hingga kebutuhan teknis lainnya. Selain itu, pemerintah juga tetap menjamin pembayaran upah pekerja serta biaya utilitas seperti air, listrik, dan internet.
Di sisi lain, proses penunjukan pengelola baru kini mulai berjalan. Sejak 6 Mei 2026, Pemerintah Kota Bandung telah membuka seleksi secara terbuka untuk mencari pengelola lembaga konservasi yang baru.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dengan target menghadirkan pengelola yang kompeten dan berkomitmen terhadap konservasi.
"Kami menargetkan paling lambat 29 Mei 2026 sudah menetapkan pengelola baru, sehingga proses transisi dapat berjalan lancar dan pemeliharaan satwa tetap terjamin," jelasnya.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bandung juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung proses transisi ini secara konstruktif, demi memastikan keberlanjutan fungsi konservasi, edukasi, serta kesejahteraan satwa di Kota Bandung tetap terjaga.
