TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik pengosongan area Balai Pemuda dari aktivitas Dewan Kesenian Surabaya (DKS) memicu kritik dari kalangan pemerhati kebijakan publik.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut dinilai tidak sekadar memindahkan aktivitas kesenian, tetapi juga berpotensi memutus hubungan sejarah antara pemerintah dan pelaku seni di Kota Pahlawan.

Pemerhati Pelayanan Publik, Miko Saleh, menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat kepemimpinan yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk para seniman dan budayawan.

Baca juga: Wayang dan Karawitan Didorong Jadi Ekstrakurikuler di Sekolah Surabaya

​"Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Walikota, harusnya mempunyai jiwa patriotisme sebagai pengayom masyarakat. Yaitu jiwa kepemimpinan yang benar-benar bijak dan dapat dipanuti sebagai bapaknya warga," Miko Saleh, Sabtu (9/5/2026).

​Ia menambahkan bahwa pada era sebelumnya, seperti masa Walikota Sunarto, para pegiat seni mendapatkan ruang naung yang jelas dan terarah.

Miko menilai keberadaan budayawan di Balai Pemuda merupakan bagian penting dari identitas Surabaya sebagai kota perjuangan.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu kekecewaan masyarakat apabila ruang-ruang budaya terus dipersempit.

Baca juga: Polisi Gerebek Markas Scamming di Surabaya, Bermula dari Laporan Orang Hilang Asal Jepang

Balai Pemuda dinilai bukan hanya cagar budaya secara fisik, tetapi juga tempat tumbuhnya aktivitas seni yang menjadi bagian dari sejarah kota.

Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk kembali membuka ruang dialog dan mengembalikan fungsi Balai Pemuda sebagai rumah bagi para seniman.

"Pelestarian cagar budaya tidak boleh hanya dipandang dari sisi fisik bangunan, melainkan juga dari nyawa kegiatan seni yang ada di dalamnya agar sejarah patriotisme warga tetap menyala di masa depan," tutupnya.

Baca juga: Positif Narkoba, 31 Wisatawan Surabaya di Pantai Wediawu Malang Kini Jalani Rehabilitasi