Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Saat ini, hal yang paling mengkhawatirkan menurut para ahli AI di Jepang adalah upaya memengaruhi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Tujuannya agar sistem AI di berbagai negara “mempelajari” informasi palsu tersebut dan kemudian menganggapnya sebagai fakta," kata seorang ahli AI Jepang kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/5/2026).
Salah satu contoh yang disebut adalah soal Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan China, padahal secara hukum internasional merupakan milik Jepang.
Saat ini, banyak AI internasional masih menjawab secara netral bahwa Jepang, China, dan Taiwan sama-sama mengklaim wilayah tersebut.
"Namun, beberapa AI buatan China disebut langsung menjawab bahwa “Senkaku adalah wilayah China,” katanya.
Menurut para pengamat, perkembangan AI membuat operasi propaganda pada masa depan akan semakin sulit dikenali masyarakat umum.
Baca juga: Pengusaha Minta Perusahaan Imbangi Penggunaan AI dengan Tenaga Manusia
Di Taiwan, operasi pengaruh China juga disebut menyasar media sosial video pendek seperti TikTok.
Disebutkan bahwa pengguna yang mengunggah konten pro-China dapat menerima “gift” atau donasi uang dari akun-akun yang diduga terkait China.
Jumlahnya bahkan disebut lebih tinggi dari standar normal, sekitar setara 10 ribu yen, sehingga mendorong pengguna terus membuat konten yang menguntungkan China.
Para ahli memperingatkan, bila ratusan influencer berhasil “dipelihara” dengan cara tersebut, media sosial dapat dengan cepat dipenuhi narasi pro-China.
Di China sendiri, konsep baru yang disebut “hak mengendalikan otak” atau “control of cognition” mulai banyak dibahas, yakni strategi mengendalikan cara berpikir masyarakat melalui informasi digital dan AI.
Diskusi beasiswa dan lowongan kerja di Jepang dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Gratis bergabung. Kirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com
