TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Junanto Herdiawan resmi menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, setelah dikukuhkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono. 

Junanto menggantikan Muhamad Nur, yang telah bertugas di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat selama 2,5 tahun.

Thomas menyampaikan, pergantian kepemimpinan sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan di Bank Indonesia dalam menjalankan perannya menjaga stabilitas dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. 

"Estafet kepemimpinan ini diharapkan dapat terus memperkuat dukungan Bank Indonesia sebagai mitra utama Pemerintah Daerah," kata Thomas dalam keterangannya, Senin (11/5/2026). 

Baca juga: Bos Bank Indonesia Klaim Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Konflik Timur Tengah

Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat proyeksi di kisaran 4,9 persen – 5,7% (yoy) dan inflasi tetap pada rentang sasaran 2,5% - 1% pada akhir tahun ini, sehingga Bank Indonesia secara konsisten mendukung penguatan sinergi kebijakan yang mencakup pengendalian harga, akselerasi investasi dan reformasi struktural, pengembangan ekonomi kerakyatan serta digitalisasi sistem pembayaran.

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedy Mulyadi, mengatakan, Bank Indonesia sebagai lembaga independen diharapkan dapat terus menjaga stabilitas Rupiah dan stabilitas ekonomi, sementara penguatan tugas kelembagaan keuangan dan pemerintahan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Ia menekankan pentingnya memperkuat peredaran uang agar lebih merata di masyarakat, serta menyampaikan apresiasi atas peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemprov dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Jawa Barat. 

Ke depan, sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa.

Junanto menyampaikan, kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mengakselerasi penarikan investasi melalui West Java Investment Challenge (WJIC) yang saat ini menawarkan sekitar 150 proyek strategis dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp200 triliun. 

"Langkah ini berjalan beriringan dengan pengembangan sumber ekonomi baru melalui perluasan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Hijau, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sebagai pusat Halal Value Chain, serta penguatan inklusi keuangan melalui peran aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)," tuturnya.

Menurutnya, strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam aspek sistem pembayaran, kata Junanto, Bank Indonesia Jawa Barat memacu efisiensi ekonomi melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah. 

"Jawa Barat ditargetkan tetap menjadi pemimpin digitalisasi nasional. Saat ini telah tercatat sekitar 13,38 juta pengguna dan 8,15 juta merchant QRIS," paparnya. 

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap memastikan ketersediaan uang tunai melalui penyediaan Uang Layak Edar (ULE) yang mencukupi hingga pelosok daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal.

Melalui semangat kemitraan inovatif, dan dengan kepemimpinan yang baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat akan terus bersinergi dalam memitigasi risiko global dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 

"Setiap langkah kebijakan akan selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," kata Junanto.

Diketahui, ekonomi Jawa Barat kuartal I 2026 tumbuh sebesar 5,79% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Sejalan dengan itu, stabilitas harga tetap terjaga dengan realisasi inflasi April 2026 yang terkendali pada angka 2,49% (yoy).

Capaian ini juga merupakan hasil efektivitas koordinasi dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui implementasi strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sinergi ini juga diperkuat melalui platform kolaboratif West Java Economic Society (WJES) yang secara berkala menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif guna mendorong transformasi ekonomi yang inklusif.