- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira angkat bicara terkait adanya aksi pembubaran nonton bareng (nobar) film bertajuk "Pesta Babi" di Kota Ternate.

Andreas Hugo mengkritik keterlibatan aparat termasuk TNI dalam aksi pembubaran nobar film dokumenter tersebut.

Andreas menilai, tindakan yang dilakukan aparat TNI adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

"Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat," kata Andreas kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).

Dilansir dari Tribunnews, Andreas Hugo beranggapan bahwa tindakan TNI juga dinilai menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni.

Di sisi lain Andreas Hugo menyebut, pemutaran film bertajuk Pest Babi dianggap sebagai bentuk kebebasan mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

Andreas juga mempertanyakan terkait urgensi pelibatan militer dalam merespons sebuah karya seni. 

Dirinya beranggapan bahwa, respons aparat keamanan dalam menyikapi pemutaran film dokumenter tersebut sangat berlebihan.

Andreas bahkan mempertanyakan keterlibatan TNI apakah merupakan ancaman terhadap pertahanan negara.

Aktivis juga mengkritik tindakan TNI dalam pembubaran ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di tanah air.

"Mengapa menonton karya seni saja harus diadakan oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara? Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi," ujarnya. 

Menutup kritikannya, Andreas mengingatkan bahwa pelarangan dan pembubaran paksa justru akan memicu efek sebaliknya.

Pemaksaan yang dilakukan nilainya hanya akan membuat masyarakat semakin penasaran menonton film tersebut.

Ia juga menyinggung ironi jika karya seni yang dilarang di dalam negeri malah diapresiasi di kancah global karena nilai kritisnya.

"Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan," tutur Andreas. 

Sebagai informasi, aktivitas nobar film dokumenter Pesta Babi yang digelar AJI Ternate di Benteng Oranje, Kota Ternate, pada Jumat (8/5/2026) malam.

Acara tersebut lantas dibubarkan oleh aparat TNI yang dimulai saat panitia persiapan sejak pukul 19.30 WIT.

Dalam pembubaran tersebut awalnya, Babinsa dan intelijen TNI  mendokumentasikan kegiatan.

Puncaknya Dandim 1501 Ternate Jani Setiadi meminta penghentian pemutaran sekitar pukul 21.30 WIT.

Meski sempat diminta berhenti, panitia tetap memutar film karya Watchdoc itu dan dihadiri seluruh elemen masyarakat.

Dalam momen tersebut juga hadir jurnalis, aktivis lingkungan, serta anggota a Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Namun akhirnya aparat menghentikan aktivitas nonton bareng   film dokumenter tersebut dengan alasan kondisi Maluku Utara dinilai sensitif terhadap isu SARA.