TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan program Sekolah Rakyat dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, Hj Nirwanasari Aras, saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Selasa (12/5/2026).
Pihaknya melakukan koordinasi dan konsultasi langsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.
Baca juga: Si Paling Artikulasi, Ini Profil Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang Curangi Peserta
Baca juga: Polisi Akan Periksa Saksi Hingga Pihak Sekolah Rakyat di Polman Kasus Guru Lecehkan Siswi 14 Tahun
Menurutnya, pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Ia menegaskan, Pemkab Mamuju Tengah terus berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat melalui kesiapan daerah.
"Termasuk koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana penunjang," jelas Nirwanasari.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan sejumlah usulan program strategis lainnya kepada Kementerian Sosial RI.
Di antaranya permohonan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan produktif setelah menerima bantuan sosial.
Kemudian, turut disampaikan permohonan bantuan peralatan operasional TAGANA dan penanggulangan bencana.
Hal itu untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta mendukung optimalisasi pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Mamuju Tengah.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengusulkan hibah Barang Milik Negara (BMN) sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana pelayanan sosial di daerah.
Termasuk mendukung peningkatan operasional kegiatan sosial kemasyarakatan.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas usulan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Mamuju Tengah.
Program itu menjadi langkah penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas dalam menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan.
Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan usulan penambahan rasio Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal itu guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat.
Terlebih mengingat luasnya wilayah dan jumlah penerima manfaat di Kabupaten Mamuju Tengah.
"Semoga usulan kami memperoleh perhatian dan dukungan dari Kementerian Sosial RI," harapnya.
“Khususnya dalam percepatan program Sekolah Rakyat dan berbagai program sosial lainnya,” pungkasnya.(*)
Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugrah
