Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK, CIPAYUNG - Banjir di dekat area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat tak kunjung surut meski sudah berlangsung hampir tiga tahun.

Bahkan, banjir tersebut memutus akses jalan penghubung wilayah Bulak Barat, Kecamatan Cipayung dengan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.

Kini, area yang terendam banjir tak ubahnya danau, beberapa rumah warga tenggelam dan ladang hilang.

Banjir tersebut disebabkan longsoran sampah dari TPA Cipayung yang menyebabkan pendangkalan Kali Pesangrahan di bawahnya.

Tak hanya di satu titik, banjir juga kerap memutus akses jembatan penghubung Gang Benda dan Gang Alif. 

Masalah banjir di Kampung Benda tersebut dari sumber yang sama, yakni pendangkalan Kali Pesangerahan akibat longsoran sampah TPA. 

Warga Gelar Demo

Geram dengan permasalahan banjir, warga bersama pengurus lingkungan sekitar TPA Cipayung menggelar demo pada Sabtu (9/5/2026).

Mereka membawa spanduk berisi berbagai tuntutan agar banjir di wilayah Cipayung mendapatkan solusi kongkrit dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Ketua RW 06 Kelurahan Cipayung Adi Mukri menjelaskan, terjadi penyempitan aliran kali akibat tumpukan sampah yang tersangkut, yang diduga berasal dari longsoran TPA Cipayung.

“Kedalaman kali yang biasanya mencapai 0,5 hingga 1 meter kini sangat dangkal, warga bahkan bisa menyeberanginya hanya dengan ketinggian air setinggi lutut kaki,” kata Adi.

Selain itu, air Kali Pesangrahan juga sering berubah menjadi hitam dan berbau menyengat, terutama saat alat berat bekerja di area TPA.

Warga RW 06 Kelurahan Cipayung Khawatir, banjir uang memutus akses jalan Bulan Barat ke Pasir Putih merambat ke wilayah lainnya.

Warga meminta segera dilakukan normalisasi kali, pengerukan tanah yang dangkal, dan pemasangan turap yang kokoh (paku bumi) dengan kedalaman minimal 25 meter di sekeliling TPA untuk menahan longsoran sampah.

“Ya saya berharap Pak KDM tinjaulah kami orang bawah di, khususnya di Kelurahan Cipayung RW 06, baik di Bulak Barat, Pasir Putih, untuk hadir melihat kondisi TPA yang ada di Cipayung ini,” pintanya.

Solusi dari Pemkot Depok

Usai didemo warga, Wali Kota Depok Supian Suri langsung meninjau lokasi banjir pada Minggu (10/5/2026).

Supian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga atas musibah banjir yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Ia menegaskan tidak marah atas aksi demo atau penyampaian aspirasi warga, melainkan menganggapnya sebagai media komunikasi yang wajar untuk menyampaikan harapan masyarakat.

Wali Kota mengidentifikasi sampah dari TPA Cipayung sebagai penyebab utama pendangkalan Kali Pasanggrahan.

Sebagai solusi, Depok akan menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian LHK, dan pihak Danantara untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik di wilayah Bogor.

“Mulai awal tahun 2028, diharapkan 700 ton sampah per hari yang biasanya masuk ke TPA Cipayung akan dikirim ke Bogor,” kata Supian.

Kemudian, sisa 500 ton sampah lainnya akan diolah menjadi bahan baku pembakaran semen (RDF) di wilayah Citereup agar tidak terjadi longsoran sampah ke sungai lagi.

Solusi Jangka Pendek 

Supian mengintruksikan Dinas PUPR untuk mendatangkan alat berat guna mengeruk saluran air agar aliran lebih lancar.

Selain itu, akan dilakukan penebangan pohon yang menghalangi jalur air di kolong jembatan.

“Jembatan di lokasi tersebut akan ditinggikan minimal 2 meter pada akhir tahun ini agar air dan sampah tidak tersangkut,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Depok akan melanjutkan pembangunan turap pada tahun depan untuk mencegah air meluap saat debit tinggi.

DPRD Dorong Percepatan Solusi Banjir

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mendorong pemerintah kota untuk segera menyelesaikan permasalahan banjir di Cipayung. 

Penyelesaian masalah banjir di Cipayung dapat dilakukan dari sisi teknis maupun kebutuhan anggaran, guna mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Politisi PKS itu juga mengapresiasi respons cepat Wali Kota Depok Supian Suri yang telah menemui warga untuk membahas persoalan tersebut pada Minggu (10/5/2026).

Ade menilai, terdapat dua tuntutan utama warga yang menjadi fokus, yakni normalisasi Kali Pesanggrahan dan ​pembangunan turap di sepanjang aliran kali untuk mencegah banjir susulan.

“Kita dorong entar nanti model penyelesaiannya seperti apa, membutuhkan anggaran berapa, atau cukup dengan sumber daya yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” kata Ade. 

Selain itu, Ade mengusulkan agar adanya kolaborasi antar dinas untuk menangani persoalan banjir di wilayah Cipayung.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas PUPR Kota Depok diminta untuk berkolaborasi melakukan aksi cepat, seperti pengerukan sedimen menggunakan alat berat. (m38)