Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Semakin sempitnya ruang fiskal mengharuskan setiap daerah mencari sumber pembiayaan baru dengan harapan mengikis ketergantungan trasfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.
Satu di antaranya dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan creative financing atau skema pembiayaan kreatif.
Upaya memaksimalkan potensi daerah untuk mendulang pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Asli Desa (PADes), tengah digelorakan Dinas Pemerintahan dan Desa Pemkab Bangkalan melalui gelaran Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (13/5/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi mengungkapkan, setiap desa harus mampu menggali masing-masing potensinya untuk mendukung program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Sehingga nantinya tidak selalu bergantung pada dana TKD (Transfer ke Daerah) dari pusat. Seperti BUMDes, harus bisa memaksimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, juga jual beli pupuk. Intinya desa mendukung pendapatan asli desa," ungkap Ismet kepada TribunMadura.com melalui sambungan selulernya, Kamis (14/5/2026).
Dalam gelaran bertemakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 itu, Ismet memberikan arahan kepada para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa terkait pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan alam di tingkat desa.
"Kalau di Batu, Malang, ada lahan desa disewakan ke pihak swasta melalui keterlibatan BUMDes yang setiap tahunnya bisa mencapai Rp 1 miliar. Lahan-lahan milik warga yang strategis di Bangkalan, bisa disewakan ke investor untuk perkembangan ekonomi sehingga menambah PADes dan PAD Bangkalan," jelas Ismet.
Baca juga: Kenakan Seragam Sekolah Penuh Coretan, Remaja di Bangkalan Geber Knalpot Brong Resahkan Warga
Dikutip dari Tribunnews.com edisi 26 April 2026, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, meminta pemerintah daerah mulai mencari sumber pembiayaan baru di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Daerah dinilai tidak bisa terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.
Menurut Fatoni, creative financing atau skema pembiayaan inovatif diperlukan agar pembangunan daerah tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Kondisi ini kerap membatasi ruang gerak fiskal, terutama ketika pendapatan asli daerah belum optimal.
Baca juga: DPRD Sumenep Genjot PAD, Faisal Muhlis Dorong Transaksi Elektronik di Semua Sektor
Karena itu, diperlukan penguatan kemandirian fiskal menjadi kebutuhan mendesak.
Salah satu caranya ialah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pengawasan, memasang alat perekam transaksi, memperluas kanal pembayaran, dan memanfaatkan digitalisasi untuk menekan potensi kebocoran pendapatan.
Sekdakab Bangkalan, Ismet Efendi menegaskan, pemerintah desa harus lebih mampu menangkap peluang-peluang pertumbuhan ekonomi yang muncul melalui program-program nasional seperti halnya MBG dan KDMP.
"Potensi-potensi yang dimilik masing-masing desa bisa diselaraskan dengan kebutuhan MBG maupun KDMP. Sehingga BUMDes selaku penggerak utama ekonomi desa bisa berjalan maksimal dalam upaya meningkatkan PADes," tegas Ismet.
Kemandirian desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah, lanjutnya, secara perlahan akan mengurangi ketergantungan dana dari pusat yang sekarang kondisinya sangat terbatas.
Baca juga: Wabup Bangkalan Pimpin Sidak Rumah Makan Nunggak Pajak, PAD Pemkab Nol Setoran di Triwulan I
"Sebagian memang sudah berjalan namun belum maksimal, ada yang beternak lele untuk kebutuhan MBG sehingga bahan baku tidak dipasok dari luar daerah. Selain itu, sektor wisata dan pertanian yang saya kira sangat berpotensi besar untuk terus dikembangkan," pungkasnya.
Kepala Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Abdul Ghani mengungkapkan, pihaknya merasa kesulitan apabila pemerintahan desa melalui BUMDes memenuhi kebutuhan bahan baku dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kecuali berubah menjadi UD untuk kulakan ke Pasar Keputran (Surabaya) untuk dipasok ke MBG. Kalau dari potensi desa tidak nutut, memenuhi kebutuhan lauk ayam untuk MBG saja kelabakan,'' ungkap Ghani kepada TribunMadura.com.
Apalagi, lanjutnya, pengelolaan BUMDes saat ini terbentur dengan kebijakan efisiensi anggaran serta pengelolaan dana desa yang hanya berkutat pada 8 poin penting dari Presiden Prabowo Subianto.
"Anggaran desa kami terpangkas hingga 75 persen dari total Rp 1,4 miliar. Sekarang dana desa menyisakan Rp 340 juta untuk memenuhi delapan poin itu, beberapa di antaranya adalah stunting, BLT, serta bantuan untuk lansia sebesar Rp 200 ribu per orang setiap bulan. Programnya pemerintah pusat namun bersumber dari dana desa," pungkas Ghani.
