POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mengalihkan sebagian porsi subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menopang penurunan bunga PNM Mekaar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa teknis perhitungan suku bunga baru ini akan digodok oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Baca juga: Penjaminan KUR Askrindo Semarang Tembus Rp 1,3 Triliun hingga April 2026

Sebagai bagian dari restrukturisasi ini, Kementerian Keuangan saat ini tengah memproses pengambilalihan PT PNM dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk ditempatkan langsung di bawah Kemenkeu. Proses transisi ini melibatkan mekanisme tukar guling dengan PT Geo Dipa Energi, yang nantinya akan dialihkan ke bawah kendali BPI Danantara.

Langkah korporasi ini diproyeksikan mampu menekan beban subsidi bunga KUR yang selama ini menguras kas negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Dengan kendali penuh di bawah Kemenkeu, alokasi dana subsidi tersebut akan langsung diakumulasikan untuk penyaluran kredit UMKM berbunga rendah, dengan potensi likuiditas mencapai Rp160 triliun dalam empat tahun ke depan

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah politik strategis dengan memangkas secara drastis suku bunga kredit super mikro program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari 24 persen menjadi 8 % . 

Kebijakan ini diambil guna menghadirkan keadilan pembiayaan bagi masyarakat pra-sejahtera.

“Ini keputusan politik yang sudah saya ambil, bahwa bunga untuk PNM, untuk kredit keluarga pra-sejahtera dari 24 % kita turunkan harus di bawah 10 % , harus di bawah 9 % . Danantara bisa? Bisa berapa persen? 8 % ,” ujar Presiden Prabowo dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan, Rabu (13/5/2026).

Presiden menilai skema suku bunga terdahulu tidak adil dan kontradiktif dengan semangat Pancasila. Pasalnya, kredit super mikro berplafon Rp2 juta hingga Rp10 juta selama ini dibebani bunga hingga 24 % , sementara korporasi besar justru menikmati bunga kredit di kisaran 9 % . (*)