SURYA.CO.ID - Desakan agar juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) meminta maaf, disanksi tegas hingga jabatannya dievaluasi semakin gencar diserukan.
Kali ini Pengamat Pendidikan Totok Amien yang meminta agar para juri kontroversial itu meminta maaf.
Menurut Totok, ada kesalahan signifikan yang dilakukan juri pada pertandingan adu kecerdasan tersebut, yakni menghilangkan esensi kredibilitas dalam lomba.
"Lomba cerdas cermat ini kehilangan kredibilitasnya akibat arogansi juri dan penyelenggaranya. Kenapa juri tidak menyimak dengan baik jawaban peserta lomba?," kata Totok kepada Kompas.com, Jumat (15/5/2026).
Menurut Totok, kalau peserta disalahkan karena pengucapan yang asing sehingga tidak tertangkap, itu bukan salah peserta. Tetapi juri yang kurang peka dengan perbedaan aksen atau cara pengucapan.
Baca juga: Sosok Retno Listyarti yang Kritik MPR Gelar Final Ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Usai Viral
"Jangan menyalahkan berdalih "artikulasi", karena kalaupun peserta mengartikulasikan dengan baik tapi aksen yang berbeda, pasti juri tetap tidak menangkapnya," ujarnya.
"Ini menunjukkan sikap arogansi budaya dominan, sehingga menimbulkan kesan harus jelas seperti orang dari budaya atau suku tertentu," lanjut dia.
Totok menilai, kasus ini justru menampilkan ironi dari empat pilar kebangsaan yang mau ditonjolkan dan lomba ini menjadi etalase ketidakadilan dan ketidakpedulian atas perbedaan yang menjadi dasar dari persatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Totok menilai sudah seharusnya para dewan juri mengucapkan permintaan maaf atas semua hal yang terjadi dalam perlombaan tersebut.
"Ya, minta maaf atas semua kesalahan yang terjadi," jelas Totok.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti meminta agar para juri itu disanksi tegas dan jabatannya dievaluasi.
Dua hal tersebut perlu dilakukan karena keputusan kontroversial juri membuat citra lomba dan MPR menjadi tercoreng.
Retno pun tidak sepakat dengan keputusan MPR mengulang final lomba cerdas cermat tersebut.
"Kalau kecurangan dari peserta, maka langkahnya bukan diulang tapi peserta yang curang itu didiskualifikasi," tegas Retno dikutip dari kompas.com.
Ia menambahkan, SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas bisa saja tidak keluar sebagai pemenang jika final LCC Empat Pilar MPR benar-benar diulang.
Hal tersebut, kata Retno, berpotensi membuat siswa mengulang persiapan lomba dan meninggalkan trauma psikis bagi anak.
"Dari segi finansial, kalau final harus diulang, maka biaya yang dikeluarkan negara tidak kecil, ini uang rakyat lho," ujar Retno.
"Begitu pun biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah dan orangtua pasti juga tidak kecil. Belum kerepotan menyiapkan mental anak ketika harus diulang, terutama bagi SMAN 1 Sambas dan SMAN 1 Pontianak," sambungnya.
Retno juga mengatakan, semua sekolah yang dinyatakan melaju ke babak final berhak menolak babak puncak diulang, salah satunya dengan tidak hadir saat kompetisi berlangsung.
SMAN 1 Sambas memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan perdata terhadap MPR karena kemenangannya dibatalkan.
Retno menambahkan, kasus yang dialami SMAN 1 Pontianak pernah terjadi pada 2025. Pada saat itu, seorang peserta laki-laki memprotes keputusan juri.
Kendati demikian, juri mampu mengambil tindakan secara bijak sehingga kesalahan tidak viral di media sosial.
Menurut Retno, peristiwa tak mengenakan yang dialami SMAN 1 Pontianak bisa menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Terlebih, ajang tersebut disiarkan secara live sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat.
Retno juga menuturkan, rekaman saat siswa menjawab seharusnya dapat diulang dan juri meminta maaf kepada seluruh peserta.
"Ini akan sangat positif bagi pembelajaran karakter warga negara baik dan taat hukum," kata Retno.
”Jadi, sebaiknya MPR mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengulang final LCC di Provinsi Kalimantan Timur, karena akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari psikis peserta, kerugian perdata bagi sekolah yang sudah ditetapkan kemenangannya, masalah anggaran yang harus dikeluarkan lagi, dan berpotensi digugat secara hukum. Jadi lombanya tidak perlu diulang, namun MPR wajib pastikan bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terulang di kemudian hari,” pungkasnya.
Sementara itu, MPR RI menyatakan, dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat tidak perlu lagi menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada publik, terkait polemik penilaian final lomba tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, permohonan maaf yang sebelumnya telah disampaikan pimpinan dan Sekretariat Jenderal MPR sudah mewakili seluruh unsur penyelenggara, termasuk para juri.
“Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan oleh Sekjen. Salah satu pimpinan kita juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang,” kata Muzani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Muzani justru membuat keputusan kontroversial dengan akan mengulang final lomba cerdas cermat tersebut.
"Lomba Cerdas Cermat tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang dalam waktu yang segera akan diputuskan," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers pada Jumat (15/5/2026).
Muzani juga mengumumkan, juri sebelumnya tidak akan dilibatkan kembali. Dia menyebut juri yang akan melakukan penilaian akan berasal dari pihak independen alih-alih dari pihak MPR.
Dia turut menegaskan pimpinan MPR akan mengawasi langsung jalannya kompetisi LCC Empat Pilar Provinsi Kalbar.
"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi jalannya pertandingan tersebut dari awal sampai akhir," tuturnya.
Sebelumnya final LCC 4 Pilar tingkat Kalbar menjadi sorotan luas setelah terjadi perdebatan peserta dan dewan juri.
Saat itu, siswi bernama Josepha Alexandra mengajukan keberatan kepada dewan juri itu telah menjawab pertanyaan soal mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi dianggap salah sehingga nilainya dikurangi lima poin.
Tak lama setelah itu, Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan jawaban yang sama persis, namun dinyatakan benar dan mendapatkan tambahan 10 poin.
Meski Grup C telah melayangkan proses terhadap hal ini, dewan juri tidak mendengarkannya dan menjelaskan bahwa keputusan mutlak berada di tangan mereka.
Baca juga: Imbas Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Mau Diulang, SMAN 1 Sambas Tolak, Minta Nama Baik Dipulihkan
Begitu pun dengan pembawa acaranya yang menegaskan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.
Lomba pun tetap dilanjutkan dan SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama untuk mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. (tribunnews/kompas.com)
