BANGKAPOS.COM--Rencana pemerintah mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan menahan pelemahan rupiah mendapat sorotan dari kalangan ekonom.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan pemerintah untuk mengaktifkan skema tersebut.
Diketahui, BSF merupakan dana khusus yang dibentuk untuk mengintervensi dan menstabilkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) saat terjadi gejolak ekonomi maupun tekanan nilai tukar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi pasar obligasi menyusul pelemahan rupiah yang terus berlanjut.
Berdasarkan data perdagangan Kamis (14/5/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga Rp17.532 per dolar AS, jauh di atas asumsi makro APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Namun, Purbaya menegaskan untuk saat ini pemerintah masih memilih menjaga stabilitas obligasi tanpa menggunakan mekanisme BSF.
Skema tersebut disebut baru akan diaktifkan ketika terjadi krisis rupiah yang lebih serius.
Menanggapi rencana tersebut, Wijayanto Samirin mengaku khawatir dana BSF justru berasal dari penerbitan SBN baru.
“Kalau kita bicara Bond Stabilization Fund, pertama adalah dananya dari mana? Pemerintah tidak mempunyai dana,” ujar Wijayanto.
Ia menilai penggunaan dana hasil penerbitan obligasi untuk menstabilkan harga obligasi justru berpotensi menjadi langkah yang tidak efektif.
“Jangan-jangan untuk mengumpulkan dana Bond Stabilization Fund, kita menggunakan dana hasil penerbitan SBN, yang kemudian digunakan untuk menstabilisasikan nilai jual SBN,” katanya.
Menurut Wijayanto, penerbitan SBN dalam jumlah besar justru dapat menekan harga pasar obligasi itu sendiri.
“Menurut saya ini bukan sesuatu hal yang akan memberikan solusi konkret, tapi kosmetik,” tegasnya.
Wijayanto juga mengingatkan bahwa upaya pemerintah menjaga pasar obligasi di tengah tekanan global bukan perkara mudah.
Ia menilai kondisi tersebut bisa dimanfaatkan investor untuk mengambil keuntungan dan keluar dari pasar domestik.
“Itu tidak mudah, ini akan dimanfaatkan oleh investor, pemegang SBN untuk melakukan exit, ex-profit,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait BSF.
“Bukannya menarik investor untuk masuk, tetapi menjadi pintu bagi investor untuk keluar,” katanya.
Wijayanto menilai solusi utama yang harus dibenahi pemerintah sebenarnya berada pada aspek fundamental ekonomi, mulai dari fiskal hingga kepastian kebijakan.
“Permasalahan sebenarnya adalah masalah fiskal, masalah POB, hingga masalah kepastian kebijakan pemerintah. Jadi harus mengarah ke sana kalau ingin menghasilkan solusi yang fundamental,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dan mata uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan domestik.
Menurut Ibrahim, penguatan dolar AS masih menjadi sentimen utama di pasar global.
“Saya melihat bahwa rupiah hari ini diperdagangkan melemah karena menguatnya dolar Amerika,” ujarnya.
Selain itu, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, disebut memperparah tekanan terhadap rupiah.
Ketegangan di kawasan tersebut mengganggu distribusi minyak dunia dan mendorong kenaikan harga minyak global.
“Ini yang membuat harga minyak terus mengalami kenaikan, indeks dolar pun juga terus mengalami kenaikan,” kata Ibrahim.
Tak hanya faktor global, Ibrahim juga menyoroti kondisi ekonomi domestik, terutama terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.
Menurutnya, sejumlah akademisi menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Ada satu sanggahan dari akademisi bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kalau dihitung-hitung itu hanya di 4,6 persen sampai 4,8 persen,” ujarnya.
Ia meminta Badan Pusat Statistik lebih transparan dan menerapkan mekanisme revisi data ekonomi secara bertahap agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ibrahim menilai pelemahan rupiah saat ini sudah berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Rupiah mengalami pelemahan berdampak terhadap harga-harga yang mengalami kenaikan sehingga masyarakat mengalami kesulitan,” tutupnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Lita)
