BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai berdampak terhadap operasional layanan transportasi pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.
Bus sekolah gratis yang selama ini melayani pelajar dari berbagai wilayah dikabarkan sempat dihentikan operasionalnya akibat meningkatnya biaya bahan bakar.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat karena banyak siswa masih bergantung pada layanan bus sekolah untuk menjangkau tempat belajar.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kamarudin, menegaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan operasional bus sekolah.
Keberadaan bus sekolah merupakan bagian penting dari pelayanan pendidikan yang harus tetap dipertahankan pemerintah daerah.
Penghentian operasional bus akan berdampak langsung terhadap aktivitas belajar siswa, terutama yang tinggal jauh dari sekolah.
“Dampak kenaikan BBM non subsidi jangan dijadikan alasan untuk menghentikan operasional bus sekolah,” kata dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (16/5/2026).
Kamarudin menjelaskan banyak pelajar di sejumlah desa sangat bergantung pada layanan bus sekolah gratis karena keterbatasan akses transportasi umum. Jika operasional bus dihentikan, maka beban biaya transportasi keluarga siswa akan meningkat di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipasi dan efisiensi anggaran agar operasional bus tetap berjalan normal.
Kebijakan penggunaan BBM non subsidi untuk armada bus sekolah memang membuat biaya operasional pemerintah daerah meningkat.
Menurut dia, bus sekolah saat ini belum termasuk kategori kendaraan yang dapat menggunakan BBM subsidi karena terbentur aturan yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat armada bus sekolah harus menggunakan bahan bakar nonsubsidi seperti Dexlite yang harganya mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Bus sekolah ini belum masuk dalam menggunakan BBM subsidi, karena sudah ada aturan dan kebijakannya,” beber politikus Partai Demokrat ini.
Ditegaskannya, persoalan kenaikan harga BBM tidak boleh membuat pelayanan pendidikan terganggu. Pemerintah daerah diminta tetap mengutamakan kepentingan pelajar dengan mencari alternatif kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan operasional bus sekolah.
Menurut dia, layanan transportasi pendidikan memiliki peran penting dalam membantu siswa hadir ke sekolah secara rutin.
Bus sekolah selama ini menjadi fasilitas penunjang pendidikan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bangka Selatan. Layanan tersebut membantu siswa yang tinggal di desa-desa dengan jarak cukup jauh dari lokasi sekolah.
Kehadiran bus sekolah juga dinilai membantu mengurangi risiko keterlambatan maupun putus sekolah akibat keterbatasan akses transportasi.
“Bus sekolah juga menjadi salah satu pelayanan penunjang pendidikan di Kabupaten Basel yang dimanfaatkan anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah,” ucapnya
Kata Kamarudin, DPRD Kabupaten Bangka Selatan berencana melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna membahas langkah konkret mempertahankan operasional bus sekolah hingga akhir tahun.
Kamarudin mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah mencari formulasi terbaik agar pelayanan kepada pelajar tidak terhenti akibat persoalan biaya bahan bakar. Sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Kita akan perjuangkan agar bus sekolah ini tetap beroperasi dan pelayanan ke anak sekolah tidak terhenti hanya karena masalah kenaikan BBM non subsidi,” pungkas Kamarudin.
Seperti diketahui, kenaikan harga BBM kembali terjadi per 4 Mei 2026. Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.350 per liter dari sebelumnya Rp19.850 per liter. Dexlite juga mengalami kenaikan dari Rp24.150 per liter menjadi Rp26.600 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp24.450 per liter menjadi Rp28.500 per liter. Sementara itu, harga Pertamax tetap Rp12.600 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Bio Solar Rp6.800 per liter.
Minta Kebijakan Khusus
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai memunculkan kekhawatiran terhadap akses pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.
Pemerintah daerah menilai lonjakan harga BBM berpotensi membebani pelajar yang bergantung pada transportasi untuk pergi ke sekolah setiap hari.
Kondisi itu turut memicu munculnya aspirasi agar sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dalam kebijakan energi nasional.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pun meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut memperjuangkan solusi ke pemerintah pusat agar aktivitas pendidikan tidak terganggu.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi saat ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga pelajar yang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar.
Sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban dari dampak kenaikan harga energi yang terjadi belakangan ini. Karena itu, pemerintah daerah meminta adanya kebijakan khusus untuk membantu kebutuhan transportasi pelajar.
“Saya meminta kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor pendidikan,” kata dia kepada Bangkapos.com.
Riza Herdavid menjelaskan banyak pelajar di daerah masih bergantung pada kendaraan pribadi maupun angkutan tertentu khususnya bus untuk menjangkau sekolah.
Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai dapat memperberat biaya harian masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
Pemerintah daerah berharap ada kebijakan afirmatif yang memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan dalam memperoleh akses bahan bakar bersubsidi.
Bupati menegaskan aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, langkah itu penting agar sektor pendidikan memperoleh perhatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi dan kebutuhan masyarakat. Ia menilai akses pendidikan harus tetap terjaga meski terjadi penyesuaian harga BBM di tingkat nasional.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan ke pusat, salah satu kepentingan kita bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu dengan adanya kenaikan BBM non subsidi,” urai Riza Herdavid.
Selain meminta perhatian pemerintah pusat, Pemkab Bangka Selatan juga berharap ada kebijakan yang memungkinkan kebutuhan transportasi pelajar tetap mendapat kemudahan.
Pemerintah daerah menilai dukungan terhadap sektor pendidikan harus diwujudkan secara konkret, termasuk melalui kebijakan distribusi BBM yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, kemudahan akses BBM bagi keperluan sekolah akan sangat membantu masyarakat menghadapi situasi ekonomi saat ini.
Adapun saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengoperasikan bus sekolah gratis bagi masyarakat sebanyak 14 unit. Konsumsi BBM untuk seluruh bus sekolah mencapai sekitar 283 liter per hari.
Dengan harga Dexlite saat ini sebesar Rp26.600 per liter, kebutuhan anggaran harian untuk BBM mencapai sekitar Rp7.527.800per hari.
Sementara untuk kebutuhan bulanan, jumlahnya bergantung pada hari efektif kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kondisi harga BBM yang meningkat, beban anggaran operasional dipastikan ikut melonjak.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan, sehingga untuk keperluan bersekolah tetap dapat menggunakan BBM bersubsidi,” katanya.
Meski begitu kata Riza Herdavid, usulan tersebut lahir dari banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk ke pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Keluhan tidak hanya datang dari warga Bangka Selatan, tetapi juga dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah daerah menilai persoalan biaya transportasi pendidikan menjadi isu bersama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pentingnya penguatan kebijakan satu peta yang berpihak kepada kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Ia menilai kebijakan pembangunan harus disusun secara terintegrasi agar setiap program dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat.
“Semoga aspirasi ini dapat tersampaikan, karena banyak sekali keluhan yang kami terima, bukan hanya di Bangka Selatan tetapi juga sudah dirasakan masyarakat se-Bangka Belitung” pungkas Bupati. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
