Oleh: Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan, “Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa enggak pakai dolar kok… pangan aman, energi aman” lahir dari niat yang baik: menenangkan masyarakat di tengah tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Dalam konteks komunikasi politik, pesan itu ingin menegaskan bahwa ekonomi rakyat desa masih berbasis kebutuhan riil, transaksi sehari-hari tetap menggunakan rupiah, dan masyarakat tidak perlu panik menghadapi gejolak kurs global.
Namun dalam realitas ekonomi modern, persoalannya tidak sesederhana itu.
Masyarakat desa memang tidak memegang dolar secara langsung, tetapi kehidupan ekonomi mereka hari ini telah terkoneksi dengan rantai ekonomi global.
Karena itu, ketika rupiah melemah, dampaknya tetap menjalar hingga ke desa-desa.
Di sinilah letak pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi negara.
Presiden tentu perlu menenangkan publik, tetapi narasi yang terlalu sederhana berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara kurang memahami tekanan ekonomi riil yang sedang dirasakan rakyatnya.
Padahal dampak kenaikan dolar terhadap masyarakat desa sangat konkret.
Kalkulasi saya jika kenaikan kurs USD tiap Rp100 saja mulai mendorong kenaikan harga pupuk impor yang paling dirasakan petani.
Saat kurs bergerak naik Rp300, harga sembako distribusi luar daerah ikut terdorong naik dan mulai membebani rumah tangga desa.
Tekanan menjadi semakin berat ketika kenaikan mencapai Rp 400 hingga Rp 500.
Pada fase ini, peternak mulai merasakan kenaikan harga pakan ternak dan bibit, bahkan ketika kenaikan mencapai Rp800–Rp900, biaya transportasi antar kota meningkat dan muncul inflasi psikologis situasi ketika masyarakat mulai merasa “semua menjadi mahal,” walaupun kenaikan harga belum sepenuhnya merata.
Jika pelemahan mencapai Rp1.000/ dollar, konsumsi rumah tangga berpotensi turun signifikan dan ekonomi desa secara umum mulai mengalami perlambatan.
Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sebenarnya sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs dollar, meskipun mereka tidak pernah memegang dolar secara fisik.
Kondisi tersebut terjadi karena ekonomi desa tetap bergantung pada berbagai barang yang berkaitan dengan impor, seperti pupuk, BBM, pakan ternak, mesin pertanian, obat-obatan, komponen kendaraan, elektronik, gandum, dan kedelai.
Ketika dolar naik, biaya impor meningkat, distributor menaikkan harga, dan pasar desa akhirnya ikut terdampak.
Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai imported inflation.
Di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa kurs dolar tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis terhadap masyarakat Indonesia.
Secara historis, ketika kurs masih berada di kisaran Rp14.000 per dolar AS, publik menganggap kondisi masih normal.
Memasuki Rp15.000, sensitivitas mulai muncul. Pada level Rp16.000, masyarakat mulai khawatir.
Ketika menyentuh Rp17.000, media dan investor mulai meningkatkan kewaspadaan.
Dan saat ini, ketika rupiah berada di sekitar Rp17.600 per dolar AS, Indonesia telah memasuki zona tekanan psikologis berat.
Jika dolar mencapai Rp18.000 maka kondisi sudah layak disebut fase kewaspadaan tinggi ekonomi nasional, terutama jika terjadi cepat dan berkepanjangan tidak terkendali.
Artinya, persoalan kurs saat ini bukan hanya tentang angka ekonomi, tetapi juga menyangkut persepsi publik dan kepercayaan pasar.
Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan kepala negara harus presisi dan strategis karena dapat mempengaruhi optimisme maupun kecemasan masyarakat.
Karena itu, komunikasi kepresidenan seharusnya dibangun dengan pendekatan yang lebih presisi dan empatik.
Narasi yang ideal bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengakui kenyataan bahwa rakyat memang sedang menghadapi tekanan ekonomi tertentu.
Saran saya untuk berikutnya kepada Presiden Prabowo essensi pidatonya agar jauh lebih efektif secara kepemimpinan:
"Masyarakat desa memang tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, tetapi pemerintah memahami bahwa pelemahan rupiah dapat berdampak pada harga barang dan biaya hidup rakyat. Karena itu pemerintah dibawah kepemimpinan saya selaku Presiden harus menjaga stabilitas pangan, energi, pupuk, dan daya beli masyarakat.”
Kalimat tersebut tetap menenangkan, tetapi juga menunjukkan empati dan pengakuan terhadap realitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini belum berada pada level krisis seperti tahun 1998.
Fundamental ekonomi nasional masih jauh lebih kuat dibanding masa krisis Asia dahulu.
Pada 1998, rupiah jatuh dari sekitar Rp 2.500 hingga menembus Rp16.000 per dolar AS disertai keruntuhan sektor perbankan, inflasi di atas 70 persen, kerusuhan sosial, dan ketergantungan pada bailout IMF.
Sementara pada 2026, meskipun rupiah berada di sekitar Rp17.600, cadangan devisa Indonesia masih mencapai sekitar USD146,2 miliar atau setara enam bulan impor angka yang masih dianggap aman menurut standar internasional.
Selain itu, sistem perbankan Indonesia saat ini relatif kuat, inflasi (April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen) masih terkendali (batas maksimal menurut BI: 3,5 persen aman), utang valas swasta lebih terkontrol, dan independensi Bank Indonesia jauh lebih baik dibanding era 1998.
Namun justru karena kondisi belum masuk fase krisis besar, pemerintah perlu sangat berhati-hati menjaga kepercayaan publik.
Sebab dalam ekonomi modern, Saya menganalisis bahwa krisis sering kali berawal dari runtuhnya kepercayaan publik, yang dipicu oleh pernyataan para pejabat yang tidak profesional, tidak berbasis data, serta miskin analisis yang tajam dan akurat.
Dengan demikian, krisis tidak semata-mata lahir dari buruknya angka statistik, melainkan dari kegagalan menghadirkan komunikasi publik yang kredibel, cerdas, dan dapat dipercaya.
Keprihatinan saya melihat lemahnya public communication capability rata-rata para pejabat public di era Presiden Prabowo ini.
Baca juga: Prof Murpin Josua Sembiring: Koperasi Gagal Bukan Karena Konsep, Tapi Karena Kita Salah Mengajarkan
Tekanan rupiah saat ini juga bukan semata-mata salah tata kelola domestik.
Ada faktor global yang sangat kuat, mulai dari tingginya suku bunga The Fed, perang Timur Tengah yang mendorong harga minyak, keluarnya arus modal asing dari emerging market, kekhawatiran pasar terhadap fiskal Indonesia, hingga tingginya kebutuhan dolar untuk pembayaran utang luar negeri.
Bahkan pihak Reuters mencatat rupiah sebagai salah satu mata uang Asia yang paling tertekan pada tahun 2026 akibat tekanan global dan kenaikan harga energi.
Karena itu, kekuatan kepemimpinan modern tidak lagi semata-mata diukur dari keberanian mengambil keputusan strategis, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan empati ekonomi melalui bahasa yang tepat, jujur, meneduhkan, dan membangun rasa aman publik.
Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, rakyat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang benar, tetapi juga narasi kepemimpinan yang mampu menjelaskan arah, memberi harapan, serta menunjukkan bahwa negara benar-benar memahami kecemasan masyarakatnya.
Di titik inilah saya mengingatkan bahwa kualitas ekosistem kepemimpinan di sekitar Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat menentukan.
Publik berhak mempertanyakan sejauh mana para pakar, staf ahli, teknokrat, komunikator politik, dan lingkar strategis Istana mampu menghadirkan masukan yang tidak sekadar normatif dan seremonial, tetapi benar-benar membumi, berbasis realitas sosial-ekonomi rakyat, serta mampu menerjemahkan kebijakan negara ke dalam pidato-pidato yang penuh esensi, simpati, dan ketenangan publik.
Sebab, pidato seorang presiden bukan hanya alat komunikasi kekuasaan, melainkan cerminan kualitas cara berpikir negara dalam membaca denyut psikologi masyarakatnya.
Ketika rakyat menghadapi tekanan harga, ketidakpastian pekerjaan, dan menurunnya daya beli, maka setiap kalimat pemimpin harus mampu menghadirkan kejelasan arah, sensitivitas sosial, dan rasa kehadiran negara.
Di sinilah para pembantu presiden diuji: apakah mereka sekadar menjadi penyusun narasi politik, atau benar-benar menjadi penjaga substansi kebangsaan yang mampu memastikan setiap pesan Presiden menyentuh akal sehat publik sekaligus hati masyarakat.
** Penulis merupakan Gurubesar Universitas Ciputra Surabaya, Pakar Ekonomi Nasional-Global & Ketua DPD PERGUBI (Persatuan Profesor/Gurubesar Indonesia) Propinsi Jawa Timur
