Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli
TRIBUNPALU.COM, PALU – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyampaikan ucapan selamat kepada Brigjen Pol Nasri Sulaeman yang resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Sulteng menggantikan Irjen Pol Endi Sutendi.
Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng tersebut merupakan bagian dari mutasi terbaru Polri pada Mei 2026.
Safri menilai kehadiran Kapolda baru menjadi momentum penting untuk memperkuat stabilitas keamanan sekaligus pengawasan terhadap berbagai persoalan strategis di daerah.
Menurut Safri, tantangan terbesar yang kini dihadapi Sulawesi Tengah berada di kawasan industri pertambangan, khususnya di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara yang saat ini menjadi episentrum industri nikel nasional.
Baca juga: Jabat Kapolda Sulteng, Ini Jejak Karier Brigjen Pol Nasri Sulaeman, Pernah Sandang Penyidik Terbaik
Ia menegaskan, Kapolda baru dituntut untuk lebih tegas dalam mengaudit keamanan industri menyusul sejumlah insiden kecelakaan kerja yang beberapa kali menjadi perhatian publik.
“Sulawesi Tengah saat ini menjadi pusat industri nikel nasional. Karena itu aspek keselamatan kerja dan keamanan industri harus menjadi perhatian serius. Kami berharap Kapolda yang baru dapat memastikan seluruh perusahaan mematuhi standar keselamatan kerja dan regulasi yang berlaku,” ujar Safri dalam rilisnya, Senin (18/5/2026).
Selain persoalan keselamatan kerja, Safri juga menyoroti masih kerap munculnya konflik agraria dan sengketa lahan antara korporasi dengan masyarakat lokal di kawasan industri dan pertambangan.
Ia berharap Brigjen Pol Nasri Sulaeman mampu memposisikan institusi kepolisian sebagai mediator yang adil dengan mengedepankan pendekatan humanis tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
“Penanganan konflik agraria harus dilakukan secara bijaksana. Polri harus hadir sebagai penengah yang adil, menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu juga menyinggung maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan daerah maupun negara.
Menurut Safri, praktik tambang ilegal tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial, pelanggaran hukum, hingga mengancam keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Aktivitas seperti ini tidak boleh dibiarkan karena merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, dan merugikan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu,” ucapnya.
Baca juga: Rekomendasi Gubernur Sulteng Diabaikan, Muhammad Safri Minta ESDM Blokir RKAB Perusahaan Tambang
Safri juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
OIenya, aktivitas industri tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem di Sulawesi Tengah.
“Seringnya muncul dugaan pelanggaran regulasi lingkungan oleh korporasi membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum. Kami berharap Kapolda yang baru dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan agar investasi dan industrialisasi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem maupun merugikan masyarakat,” jelas Safri.
Aktivis PMII itu berharap, kepemimpinan baru di Polda Sulteng dapat membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah, mendukung iklim investasi yang sehat, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.(*)
