Oleh : Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

Pemerintah dan sebagian kalangan ekonomi melihatnya sebagai tanda keberhasilan pembangunan daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertumbuhan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat NTB secara nyata? Jawabannya belum tentu.

Fenomena ini memperlihatkan persoalan klasik dalam pembangunan daerah berbasis tambang. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang melonjak karena aktivitas industri pengolahan dan ekspor mineral meningkat drastis. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi tambang justru bersifat eksklusif: keuntungan terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hingga keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

Kondisi inilah yang dapat disebut sebagai “ilusi pertumbuhan ekonomi”. Secara angka, ekonomi tumbuh sangat tinggi. Tetapi secara sosial, dampaknya belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor rentan menciptakan ketidakstabilan. Hari ini ekonomi melonjak karena ekspor tambang tinggi, tetapi besok bisa turun drastis bahkan bisa minus ketika harga komoditas melemah, izin ekspor berakhir, atau smelter mengalami shutdown seperti yang terjadi saat ini.

Ketergantungan NTB terhadap sektor pertambangan terlihat sangat jelas dalam data yang dirilis pemerintah sendiri. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 didorong oleh industri pengolahan yang tumbuh lebih dari 60 persen akibat aktivitas smelter AMNT. Sektor pertambangan juga tumbuh di atas 30 persen. Bahkan ekspor barang dan jasa meningkat hampir 92 persen karena ekspor komoditas tambang dan hasil pengolahan mineral.

Artinya, denyut nadi ekonomi NTB sangat ditentukan oleh satu perusahaan besar dan satu jenis komoditas. Yang lebih parah lagi adalah semua kebijakan terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut masih didominasi oleh kebijakan pusat. Situasi seperti ini berbahaya bagi ketahanan ekonomi daerah. Ketika ekonomi terlalu bertumpu pada tambang, maka daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi global dan kebijakan korporasi yang sulit diprediksi. Pemerintah daerah bisa kehilangan kemampuan membangun ekonomi yang mandiri dan beragam.

Beberapa indikator terbaru tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di NTB memang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebut saja angka kemiskinan NTB pada Maret 2025 masih berada di level 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu jiwa. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,47 persen. Bahkan pada September 2025, meskipun turun menjadi 11,38 persen, NTB tetap termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan dua digit. 

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,06 persen dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 97.930 orang. Kenaikan pengangguran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis tambang belum mampu menciptakan lapangan kerja formal yang cukup luas bagi masyarakat. 

Masalah stunting juga masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan berbagai rilis pemerintah daerah sepanjang 2025, prevalensi stunting NTB masih berada di kisaran 24–25 persen, lebih tinggi dibanding target nasional penurunan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat NTB justru memiliki nilai tambah ekonomi yang relatif rendah dibanding sektor pertambangan dan industri pengolahan. Padahal lebih dari 30 persen tenaga kerja NTB masih bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. Namun kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi justru berasal dari aktivitas tambang dan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tinggi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, bukan ekonomi rakyat secara langsung.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan statistik dengan kesejahteraan riil masyarakat. Ekonomi NTB memang tumbuh tinggi pada 2025, tetapi sebagian besar pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspor mineral dan aktivitas smelter, sementara persoalan dasar seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan rendahnya produktivitas sektor rakyat masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Kita perlu jujur mengakui bahwa ekonomi tambang sering kali menciptakan pertumbuhan tanpa transformasi sosial. Aktivitas produksi meningkat, ekspor naik, penerimaan negara bertambah, tetapi struktur ekonomi rakyat tidak banyak berubah. Petani tetap kesulitan pupuk berkualitas walaupun harga pupuk sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, nelayan tetap menghadapi harga hasil tangkap yang tidak stabil, dan pelaku UMKM masih menghadapi akses modal yang terbatas. Karena perusahaan daerah kita yang bergerak di sektor keuangan seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB masih asyik bergelut di usaha yang relatif aman seperti kredit pegawai dan penyaluran gaji honorer. Kedua jasa keuangan milik masyarakat NTB ini belum benar-benar berani terjun di sektor UMKM dan Pertanian yang menjadi penopang kedua perekonomian NTB.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi NTB seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar angka PDRB atau ekspor mineral, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah pengangguran berkurang? Apakah desa-desa menjadi lebih produktif? Apakah kualitas pendidikan dan kesehatan membaik? Jika jawabannya belum signifikan, maka pertumbuhan tinggi tersebut patut dipertanyakan kualitasnya.

Baca juga: Tiga Sektor yang Pengaruhi Ekonomi NTB Awal 2026: Industri Pengolahan, Pertambangan, Jasa Keuangan

Sudah saatnya NTB membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Potensi sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga industri kecil harus diperkuat secara serius. NTB memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari kawasan wisata di Pulau Lombok hingga potensi pertanian dan peternakan di Pulau Sumbawa. Namun selama ini, sektor-sektor tersebut sering kalah prioritas dibanding investasi tambang skala besar.

Pemerintah juga perlu lebih kritis dalam membaca data pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tinggi yang hanya ditopang satu sektor tidak boleh dijadikan alasan untuk mengklaim keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Sebab ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang, menciptakan pemerataan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kasus NTB hari ini memberikan pelajaran penting bahwa angka pertumbuhan ekonomi bisa “menipu” jika tidak dibaca secara mendalam dan dengan kejujuran pikiran. Di atas kertas, ekonomi terlihat melesat tinggi. Tetapi di balik angka itu, ada ketergantungan besar terhadap tambang, ada kerentanan fiskal, dan ada persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan.

Ilusi pertumbuhan ekonomi terjadi ketika daerah terlalu sibuk mengejar angka statistik, tetapi lupa membangun ketahanan ekonomi rakyat. Dan ketika penopang utama itu berhenti, barulah terlihat bahwa pertumbuhan yang dibanggakan selama ini ternyata tidak benar-benar memiliki pondasi yang kokoh. Jika hal ini dibiarkan terus maka, cita-cita besar Gubernur Lalu Iqbal untuk masyarakat NTB yang “Makmur Mendunia” hanya akan menjadi visi dan slogan kosong yang tidak memiliki makna.

(*)