TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) kembali mengalokasikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026.
Sebanyak 161 unit RTLH akan diperbaiki menggunakan anggaran APBD Kabupaten Batang dengan nilai bantuan Rp18,5 juta per rumah yang tersebar di seluruh kecamatan.
Kepala DPRKP Kabupaten Batang, Tatang Sontani mengatakan, program RTLH tahun ini masih menggunakan nominal bantuan yang sama seperti tahun sebelumnya.
Dari total bantuan tersebut, Rp2,5 juta dialokasikan untuk tenaga kerja, sedangkan sisanya digunakan untuk pembelian material bangunan.
“Alhamdulillah satu unit itu Rp18,5 juta. Rp2,5 jutanya untuk tenaga kerja, sisanya untuk material,” kata Tatang kepada Tribunjateng, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, penerima bantuan RTLH merupakan hasil perencanaan tahun sebelumnya atau sistem N-1.
Artinya, usulan yang diajukan pada tahun ini baru berpeluang direalisasikan pada tahun berikutnya.
“Kalau RTLH itu perencanaannya N-1. Jadi kalau sekarang dapat, berarti usulan tahun kemarin. Kalau ada usulan tahun ini, berarti untuk tahun depan,” jelasnya.
Meski program terus berjalan setiap tahun, jumlah RTLH di Kabupaten Batang masih cukup tinggi.
DPRKP mencatat masih ada sekitar 14 ribu rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan belum mendapatkan bantuan perbaikan.
Menurut Tatang, angka tersebut bersifat dinamis karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu - waktu.
Ada warga yang mampu memperbaiki rumah secara mandiri setelah kondisi ekonomi membaik, namun ada pula yang justru masuk kategori RTLH akibat faktor ekonomi maupun bencana.
“RTLH itu sangat dinamis. Bisa berkurang karena penghuni ekonominya membaik, tapi bisa juga bertambah karena faktor kemiskinan atau bencana,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, pihaknya mengakui penanganan RTLH belum bisa dilakukan secara cepat.
Tahun ini saja, APBD Kabupaten Batang hanya mampu membiayai 161 unit rumah.
“Tahun ini saja kita hanya dapat 161 unit. Makanya kami juga terus berupaya ke kementerian maupun provinsi supaya ada tambahan bantuan untuk mempercepat pengurangan RTLH,” jelasnya.
Selain dari APBD Kabupaten Batang, DPRKP juga berharap adanya dukungan bantuan dari pemerintah pusat.
Tatang menyebut, berdasarkan komunikasi dengan kementerian, setiap kabupaten/kota berpotensi mendapatkan tambahan sekitar 200 unit bantuan RTLH dari pemerintah pusat.
“Kalau dari pusat kemarin informasinya rata-rata kabupaten kota bisa dapat sekitar 200 unit,” tutupnya. (Ito)
