TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menegaskan ketahanan pangan nasional perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya dinilai dari satu atau dua komoditas tertentu.
Pemerintah menyebut penilaian terhadap ketahanan pangan tidak bisa hanya didasarkan pada komoditas seperti gandum yang secara agroklimatologis memang belum optimal diproduksi di dalam negeri.
Karena itu, kebijakan swasembada pangan disebut tetap berjalan melalui penguatan produksi domestik, peningkatan cadangan pangan nasional, serta percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025.
Melalui Inpres tersebut, pemerintah menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di sejumlah wilayah seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan daerah lain yang masuk rencana induk pembangunan.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian dan lembaga terkait, dari 10 jenis pangan pokok strategis, hanya tiga komoditas yang masih memerlukan impor.
Sementara tujuh komoditas lainnya diproyeksikan tidak memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi.
Baca juga: Prabowo Sebut Ketahanan Pangan Penentu Kelangsungan Negara
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan pangan pokok strategis nasional berada dalam kondisi aman.
“Ketersediaan komoditas pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI.
Pemerintah mencatat hingga akhir Mei 2026 proyeksi surplus beberapa komoditas strategis meliputi beras sebesar 16,39 juta ton, jagung 4,3 juta ton, gula konsumsi 632 ribu ton, daging ayam 837 ribu ton, serta telur ayam 423 ribu ton.
Pemerintah juga menekankan bahwa data impor pangan perlu dibaca secara utuh dengan membedakan antara komoditas utama konsumsi masyarakat dan komoditas tertentu yang masih menjadi agenda substitusi impor jangka menengah.
Bapanas mencatat Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025 karena produksi mencapai 34,7 juta ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada pada kisaran 31,1 juta ton.
Untuk daging ayam ras, produksi 2025 tercatat mencapai 4,29 juta ton dengan tingkat konsumsi sebesar 4,12 juta ton. Sementara produksi telur ayam ras mencapai 6,54 juta ton dengan konsumsi sebesar 6,47 juta ton.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan peningkatan produksi pangan nasional. Produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat menjadi 11,32 juta hektare, sedangkan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 60,21 juta ton.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyebut posisi stok beras nasional saat ini juga cukup kuat. Menurutnya, dengan produksi sekitar 34,7 juta ton dan carry over stock awal 2026 sebesar 12,4 juta ton, stok akhir tahun diproyeksikan dapat mencapai 16 juta ton.
“Jagung pakan kita sudah swasembada,” kata Ketut.
Ia menambahkan komoditas seperti daging ayam, telur, cabai, dan bawang merah juga berada pada posisi kuat karena didukung produksi dalam negeri.
Sementara impor masih dilakukan pada beberapa komoditas seperti kedelai, bawang putih, dan sebagian daging sapi atau ruminansia sambil pemerintah mempercepat peningkatan produksi nasional. Pemerintah menegaskan agenda swasembada pangan tidak dapat dinilai gagal hanya karena masih terdapat impor pada beberapa komoditas tertentu.
Kebijakan yang dijalankan saat ini diarahkan untuk memperkuat komoditas yang telah mandiri, menekan ketergantungan impor, serta memperluas kawasan produksi melalui optimalisasi lahan, irigasi, mekanisasi, benih unggul, pupuk, dan penguatan kelembagaan petani.
“Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan,” tegas Amran.