Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat belakangan ini tengah membenahi kawasan Cicadas agar terbebas dari lapak pedagang kaki lima (PKL), khususnya di trotoar.

Pembongkaran pun dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Namun, sejumlah warga masih merasa keberatan dengan adanya pembongkaran ini.

Warga merasa memerlukan waktu sosialisasi yang lebih panjang serta kejelasan terkait landasan aturan pembenahan.

Selain itu, warga juga mengkhawatirkan kompensasi yang diberikan belum cukup memadai untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rasa terima kasih atas sikap kritis warga.

Pria yang akrab disapa KDM ini mengakui bahwa kebijakan penataan ruang publik selalu membawa tantangan tersendiri bagi kenyamanan semua pihak.

Baca: DEDI MULYADI Joget Bareng Warga Sampai Dilempar ke Udara, Netizen: Persiapan Konvoi Persib Pak

"Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, Bapak dan Ibu pasti kecewa. Tetapi, ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan," ucap Dedi Mulyadi dalam unggahannya.

KDM menegaskan bahwa pemerintah memahami betul aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga para pedagang.

Namun di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan hak fasilitas umum bagi masyarakat luas.

"Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup, membiayai keluarga. Tetapi, trotoar bukan untuk pedagang," ungkap Dedi Mulyadi.

"Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga tidak kelihatan dari depan," sambungnya.

Mengenai kompensasi, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa secara regulasi, tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan ganti rugi atas penertiban fasilitas umum.

Meski demikian, pihaknya berupaya mengedepankan pendekatan kemanusiaan demi menjaga stabilitas ekonomi warga terdampak.

Baca: Momen Dedi Mulyadi Naik Ekskavator Bongkar Kios PKL di Cicadas, Janjikan Pekerjaan Bagi Pedagang

"Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum," tutur Dedi Mulyadi.

"Tetapi, ini adalah pertimbangan ekonomi para pedagang, pertimbangan kemanusiaan. Sehingga, siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum," sambungnya.

Terkait harapan warga mengenai besaran bantuan, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kapasitas anggaran daerah memiliki keterbatasan dan tidak dapat memenuhi ekspektasi skala besar yang di luar kemampuan finansial.

"Saya menerima atas kemarahannya. Tetapi, kalau saya harus memberi hingga miliar-miliar, enggak mungkin juga," kata Dedi Mulyadi.

"Kemampuan keuangan kita kan enggak mungkin juga buat ngasih miliar-miliar kepada orang," imbuh dia.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk konsisten menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

"Karena Bandung milik kita semua, dan semua orang harus nyaman berada, berkunjung, dan tinggal di Bandung," tutupnya.

(*)

# RESPONS # Dedi Mulyadi # Marah # Lapak # PKL # Cidadas # Bandung # Dibongkar #