TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU-Aliansi mahasiswa, tokoh pemuda, masyarakat, pihak perusahaan pabrik minyak sawit, serta Dinas PUPR Pasangkayu menggelar rapat terkait kerusakan jalan yang diduga akibat aktivitas kendaraan perusahaan yang lalu lalang.

Rapat tersebut berlangsung di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu dan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah.

Dalam forum itu, mahasiswa dan masyarakat menagih janji pihak perusahaan terkait perbaikan jalan yang hingga kini dinilai belum terealisasi.

Baca juga: Sentil Vonis Bebas Oknum Polisi di Majene, Jaksa Sebut Hakim Keliru Terapkan Hukum

Baca juga: Panitia Masjid Raya Suada Mamuju Akan Kurban Dua Ekor Sapi di Idul Adha 2026

Salah seorang mahasiswa, Farman, menyebut masyarakat Desa Ako sudah berulang kali menerima janji perbaikan dari perusahaan, namun tidak pernah terealisasi.

Menurutnya, kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Saat cuaca panas, jalan dipenuhi debu, sedangkan ketika hujan berubah menjadi becek dan sulit dilalui warga.

“Kasihan masyarakat karena tiap hari harus lewat jalan itu. Apalagi di sekitar lokasi juga ada fasilitas umum seperti sekolah,” ujarnya dalam rapat.

Farman juga menagih komitmen perusahaan yang sebelumnya menjanjikan pengadaan sertu atau timbunan jalan sebagai solusi sementara sebelum dilakukan perbaikan permanen.

“Mana janji perusahaan selama ini? Padahal perusahaan punya CSR yang seharusnya bisa digunakan membantu masyarakat,” katanya.

Ia menilai langkah penyiraman jalan yang selama ini dilakukan perusahaan tidak cukup menyelesaikan persoalan.

Sementara itu, CDAM perusahaan, Hermanto Rudi, mengatakan pihak perusahaan selama ini rutin melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu.

Menurutnya, perusahaan mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 juta setiap bulan untuk penyiraman jalan tersebut.

Namun pernyataan itu justru mendapat sorotan dari masyarakat dan mahasiswa yang hadir dalam rapat. Mereka menilai biaya tersebut terlalu besar jika hanya digunakan untuk penyiraman sementara.

Masyarakat meminta agar anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk perbaikan permanen jalan agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun.

Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Dasri, dalam rapat tersebut meminta pihak perusahaan segera mengambil langkah nyata.

Ia menawarkan dua opsi penyelesaian, yakni penanganan sementara melalui pengadaan sertu atau timbunan jalan, serta solusi permanen melalui pembangunan jalan dengan dukungan anggaran CSR perusahaan.

Dasri meminta Dinas PUPR Pasangkayu segera membuat desain perbaikan jalan untuk kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan agar proses pengerjaan bisa segera dilakukan.

“Jalan ini hanya sekitar satu kilometer. Kalau serius ditangani melalui CSR perusahaan, harusnya bisa cepat selesai,” katanya.

Ia juga menyoroti besarnya biaya penyiraman jalan yang mencapai Rp10 juta per bulan.

“Kalau uang penyiraman itu dikumpul beberapa bulan saja, sebenarnya sudah bisa menjadi solusi permanen,” ujarnya.

Menurut Dasri, pihak perusahaan sebelumnya juga telah menandatangani surat perjanjian terkait komitmen penanganan jalan tersebut.

Karena itu, ia mendesak perusahaan segera merealisasikan pengadaan sertu dalam waktu satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah awal sebelum dilakukan perbaikan permanen.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan