TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, membuka sejumlah persoalan strategis yang dinilai menentukan masa depan investasi di kawasan industri terbesar di Indonesia, Kamis (21/5/2026). 

Dalam pertemuan yang dihadiri DPR RI, Kementerian BUMN, Danareksa, dan Pemerintah Kabupaten Batang itu, pembahasan tidak hanya menyoroti percepatan investasi, tetapi juga kebutuhan lahan, pembangunan kota penyangga, hingga dorongan agar tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama di tengah pesatnya pertumbuhan industri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier mengatakan, keberhasilan KITB tidak cukup hanya bergantung pada masuknya investor besar, melainkan juga kesiapan wilayah penyangga di sekitar kawasan industri. 

Menurutnya, fasilitas pendukung di wilayah Gringsing dan sekitarnya harus segera dibenahi agar mampu mengikuti laju perkembangan kawasan industri.

“Hari ini kita punya kesempatan baik karena semua hadir, mulai Komisi VI DPR RI, Danareksa, BP BUMN, sampai Pemda Batang. Jadi semua persoalan kita bahas terbuka. Kita minta fasilitas-fasilitas di Gringsing dan kota penyangga dipercepat supaya kawasan industri bisa berkembang lebih pesat,” kata Rizal kepada Tribunjateng, Kamis (21/5/2026). 

Dia menilai, investor pada dasarnya hanya mempertimbangkan tiga hal utama sebelum menanamkan modal, yakni kemudahan fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja.

Karena itu, Rizal mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan dukungan berupa keringanan pajak bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 70 persen. 

Baca juga: Diduga Dibiarkan Bertahun-Tahun, Arena Judi Gembol Bikin Warga Kabupaten Semarang Murka

Kebijakan tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing Batang di tengah persaingan kawasan industri nasional.

“Investor itu sebenarnya melihat tiga poin saja, fasilitas keringanan pajak, fasilitas daerah, dan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja lokal terserap tinggi dan fasilitas daerah mendukung, investor pasti lebih tertarik masuk,” ujarnya.

Selain soal tenaga kerja, kebutuhan lahan juga menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi tersebut. 

Rizal menyebut, kebutuhan lahan industri terus meningkat seiring derasnya permintaan investor yang masuk ke KITB.

Ia memastikan DPR RI akan ikut membantu mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan melalui koordinasi dengan PTPN maupun Kementerian BUMN agar ekspansi kawasan industri tidak terhambat.

“Masalah lahan ini sangat penting. Kami sebagai anggota DPR RI dari dapil akan ikut membantu mendorong penyelesaiannya supaya kebutuhan investor bisa segera terpenuhi,” tegasnya.

Tak hanya membahas kawasan industri, Pemerintah Kabupaten Batang juga memanfaatkan momentum kunjungan Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga KITB.

Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih mengatakan, Pemkab Batang meminta dukungan pusat untuk pembangunan Pasar Plelen, alun-alun kawasan Gringsing, peningkatan akses jalan menuju KITB, hingga pengembangan fasilitas stasiun penunjang pekerja.

“Kami menyampaikan kebutuhan infrastruktur daerah penyangga, seperti pasar, alun-alun, UMKM terpadu, jalan akses menuju KITB, sampai pengembangan stasiun pendukung kawasan industri,” jelasnya.

Menurut Pj Sekda Batang, sebagian besar usulan tersebut sebenarnya telah siap dari sisi lahan. 

Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

“Untuk pasar dan alun-alun lahannya sudah siap, jadi tinggal dukungan anggaran pembangunan saja,” kata Pj Sekda Batang. 

Pemkab Batang juga mendorong pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan fasilitas stasiun khusus pekerja untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan industri. 

Saat ini, fasilitas pemberhentian kereta di sekitar KITB masih bersifat sementara sehingga belum optimal mendukung mobilitas pekerja maupun aktivitas logistik.

Di sisi lain, Sri mengungkapkan kehadiran KITB mulai membuka peluang keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengembangan ekonomi kawasan. 

Satu di antaranya melalui rencana pengembangan dryport dan jaringan gas yang nantinya akan melibatkan Perumda milik Pemkab Batang.

“Dryport nanti akan melibatkan BUMD Pemda. Jaringan gas juga diharapkan bisa melibatkan Perumda. Jadi manfaat kawasan industri ini tidak hanya dirasakan investor, tapi juga daerah,” ungkapnya.

Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama pengembangan KITB saat ini bukan lagi sekadar menarik investor, melainkan memastikan kesiapan infrastruktur, penyelesaian lahan, dan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Ito)