TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan sensus Orang Asli Papua (OAP) guna memperkuat implementasi kebijakan dan kesejahteraan masyarakat se-Tanah Papua.
Menurut Ribka, pendataan tersebut penting agar program pemerintah dan alokasi anggaran dapat tepat sasaran. Sensus itu sekaligus menjadi kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Ribka saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data OAP se-Tanah Papua untuk Penguatan Administrasi Kependudukan dalam Menyediakan Data OAP guna Mendukung Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/5/2026).
Ribka menilai, rakor itu menjadi forum yang sangat strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui forum tersebut, arah kebijakan ke depan diharapkan dapat ditata kembali secara lebih terarah.
"Jadi, sinkronisasi kebijakan administrasi kependudukan OAP. Rapat hari ini saya pikir rapat yang sangat strategis untuk kita semua dalam rangka menentukan arah kebijakan ke depan untuk menata kembali semua hal yang harus kita lakukan," ujar Ribka dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (21/5/2026).
Baca juga: Wamendagri Ribka Tegaskan Pemerintah Pusat Hadir Penuh Pulihkan Situasi Keamanan di Wamena
Dalam kesempatan itu, Ribka juga memaparkan jumlah penduduk se-Tanah Papua berdasarkan data kependudukan bersih semester II tahun 2025.
Rinciannya, Provinsi Papua sebesar 1.122.097 jiwa, Papua Barat 558.491 jiwa, Papua Selatan 588.837 jiwa, Papua Tengah 1.384.227 jiwa, Papua Pegunungan 1.481.059 jiwa, dan Papua Barat Daya 632.788 jiwa.
Dari data tersebut, Ribka menekankan bahwa data kependudukan khusus untuk OAP menjadi indikator utama dalam penyusunan program. Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah daerah memperbaiki sekaligus memperkuat validitas data penduduk OAP.
"Pak menteri (mendagri) sudah perintahkan untuk kita harus melakukan sensus data OAP. Karena kalau tidak begini, dia (program) tidak akan menyasar. Kenapa data ini penting? Karena data ini turut menentukan penentuan dana (otsus dan dana lainnya)," terangnya.
Ribka menambahkan, implementasi kebijakan otsus Papua harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yakni afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi OAP. Ketiga prinsip ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Dana Otsus Papua Tidak Ada Pemotongan
Perhatian itu, kata dia, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan khusus dan afirmasi politik bagi OAP di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Ia menegaskan bahwa kinerja lembaga-lembaga tersebut akan turut dievaluasi.
"Ini penting sekali sehingga kesempatan ini, hal-hal seperti ini, ya, kita akan evaluasi. Saya sudah sampaikan, kami akan bekerja untuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRK. Kami akan minta hasil kinerja mereka," tutur Ribka.
Sensus OAP, tambah Ribka, bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih komprehensif. Cakupannya, mulai dari kondisi perumahan, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat melalui sistem yang terintegrasi dan berlandaskan prinsip interoperabilitas.
Untuk mewujudkan hal itu, ia mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua agar mengawal program tersebut dengan baik. Ribka juga meminta jajaran Dukcapil menyosialisasikan rencana sensus kepada masyarakat.
"Jadi, tolong sosialisasikan kepada masyarakat, kami akan ada sensus dengan BPS dan Kemendagri. Kami akan sensus untuk mengukur tingkat kesejahteraan," ucapnya.
Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Raih Penghargaan, Serukan Peran Aktif Perempuan
Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, kepala Dinas Dukcapil se-Tanah Papua, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Tanah Papua.
