TRIBUNMANADO.CO.ID - Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan investasi di Sulawesi Utara.
Itu disimpulkan dalam Dedicated Team Meeting Regional Investors Relations Unit (DTM RIRU) Sulawesi Utara 2026 yang berlangsung di Ruang Tondano, Gedung Kantor Perwakilan BI Sulut, Jalan 17 Agustus, Manado, Kamis 21 Mei 2026.
Pertemuan tahunan ini dihadiri pembina RIRU, Gubernur Sulut yang diwakili Wakil Gubernur, J. Victor Mailangkay; Sekretaris RIRU Sulut, Kepala DPMPTSP, Syalom Korompis; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Joko Supratikto; Asisten III Sekprov, Fransiskus Manumpil serta bupati dan wali kota.
Selain itu, pemateri Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bitung, Didit Prayudhi S.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengungkapkan, Sulut harus menangkap peluang sekaligus mensinergikan program rencana investasi dengan prioritas strategis Pemerintah Pusat.
Ia memaparkan, Danantara pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran untuk investasi di Indonesia sebesar Rp 42 triliun pada delapan sektor prioritas.
Sektor dimaksud, mineral dan hilirisasi; infrastruktur digital; jasa keuangan; kawasan industri; energi terbarukan; layanan kesehatan; utilitas infrastruktur serta pangan dan pertanian.
Sejalan dengan itu, Roadmap Investasi Nasional BKPM sebagai leader promosi investasi Nasional fokus kepada hilirisasi, pangan dan agriculture, energi terbarukan dan layanan kesehatan.
Kata Joko, mencermati arah prioritas sektor oleh Danantara dan BKPM, diperlukan Refocussing RIRU Sulut.
"Fokus rencana, proyek investasi Sulut ke depan harus ke sektor unggulan seperti hilirisasi komoditas, ketahanan pangan dan agroindustri, energi terbarukan dan kesehatan," ujar Joko.
Secara lebih spesifik, arah hilirisasi produk yang harus disasar adalah hilirisasi Industri. Hal ini karena produk akhirnya akan punya nilai tambah yang besar.
Misalnya, komoditas perikanan dan kelautan tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.
Begitu juga produk pertanian dan perkebunan seperti kelapa.
"Demikian juga untuk sektor EBT (Energi Terbarukan). BI memandang, ke depan kebutuhan energi akan meningkat seiring peningkatan kapasitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), reaktivasi Direct Call, kebutuhan pariwisata," katanya lagi.
Sementara untuk layanan kesehatan, Sulawesi Utara punya potensi karena menjadi rujukan di regional Indonesia Timur bagian utara.
"Program ini bisa dikolaborasikan dalam health tourism," ujarnya.
Adapun rekomendasi tindak-lanjut diberikan BI, yakni peningkatan standar seleksi proyek investasi yang ingin didorong dan Refocusing prioritasi investasi pada proyek yang sesuai dengan roadmap investasi BKPM dan sektor prioritas Danantara.
Selanjutnya, dibutuhkan penguatan upaya debottlenecking (mengatasi hambatan) kendala struktural seperti perizinan dan RUPTL untuk proyek energi terbarukan.
Sebelumnya dalam pemaparan terungkap sejumlah hambatan investasi di Sulawesi Utara, yakni keterbatasan investment project ready to offer; konversi minat investor yang belum optimal dan infrastruktur kawasan investasi yang belum siap dan merata.
Sebelumnya dipaparkan sebagai laporan oleh Asisten III Sekprov Sulawesi Utara, Fransiskus Manumpil, realisasi investasi di Sulut pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp 2,13 triliun.
Capaian itu baru 18 persen dari target investasi di Sulawesi Utara tahun ini dengan pagu Rp 12,13 triliun.
"Jika dibandingkan dengan capaian persentase realisasi investasi triwulan satu 2025 sebesar 33 persen dari target maka tahun ini mengalami penurunan sekitar 15 persen," kata Manumpil.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dalam sambutan yang dibacakan Wagub Victor Mailangkay menegaskan, penurunan realisasi investasi di triwulan I merupakan "wake up call" agar pemerintah daerah dan stakeholder terkait tidak diam.
"Jangan terjebak di rutinitas birokrasi sebab momentum dan peluang investasi bergerak dinamis di luar sana," ujar Mailangkay.
Gubernur mengimbau agar strategi dan intervensi yang dilakukan seperti monitoring dan evaluasi secara berkala. Gubernur berharap dilakukan secara berkala. Tidak menunggu terjadi masalah dan hambatan.
"Hambatan regulasi, soal lahan lintas kabupaten kota harus difasilitasi bersama," ujarnya.
Secara khusus, gubernur mengingatkan pentingnya diversifikasi sektor dari industri produksi konvensional ke modern yang berkonsep hilirisasi menambah nilai tambah.
"Misalnya, ikan Cakalang, tuna dan kelapa kita tidak lagi diekspor bahan mentah," kata Wagub lagi.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pintu layanan terpadu bagi investor.
Dari 15 kabupaten kota, baru sembilan daerah yang memiliki MPP, yakni Manado, Bitung, Bolmong, Tomohon, Kotamobagu, Minut, Bolmut, Bolsel dan Kepulauan Sangihe.
"Investor akan melihat keseriusan daerah salah satunya adalah adanya MPP. Enam daerah yang belum mengoperasikan MPP, saya instrusikan agar segera mengoperasikannya," katanya.
RIRU Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu sarana yang dibentuk untuk mengelola perspektif positif terhadap perekonomian daerah untuk mendorong investasi.
RIRU bertujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam rangka pengelolaan persepsi positif perekonomian Sulawesi Utara, serta untuk melaksanakan promosi dan pengembangan potensi dan peluang investasi di daerah.
(Tribun Manado/Fernando Lumowa)
WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK
