Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Namzi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Yusuf Ridwan mengaku telah berangkat ke Jakarta untuk bertemu Komisi II DPR RI, guna memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, agenda pertemuan tersebut batal terlaksana karena Komisi II DPR RI sedang mengikuti rapat paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berangkat ke Jakarta ke DPR RI Komisi II, ternyata ada halangan karena ada rapat paripurna dengan Presiden Prabowo jadi tidak bisa menerima kami,” ujar Yusuf, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, pertemuan itu rencananya dilakukan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi tenaga honorer dan PPPK di Jawa Barat, termasuk proses penataan tenaga non-ASN di daerah.

Komisi I DPRD Jawa Barat akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Komisi II DPR RI agar aspirasi para honorer tetap dapat diperjuangkan di tingkat pusat.

“Kami akan menjadwalkan ulang ke sana,” katanya.

Yusuf mengatakan, Komisi I DPRD Jawa Barat saat ini mendorong agar persoalan tenaga honorer dapat diurai secara menyeluruh, termasuk mencari titik kelemahan dalam sistem penataan tenaga non-ASN.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami mendorong sekali supaya diurai di mana kelemahannya, kemudian diajukan ke pihak pusat, ke BKN,” ucapnya.

Yusuf menyebut jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Jawa Barat mencapai 3.421 orang. Karena itu, DPRD Jawa Barat merasa perlu menjembatani persoalan tersebut bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ini adalah orang-orang yang perlu dijembatani oleh kami,” ujarnya.