SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro mendorong penerapan konsep 'kampung zero waste', sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Palembang.
Gagasan tersebut disampaikan Andreas saat menjadi narasumber dalam seminar bertema pengelolaan lingkungan berbasis inovasi, yang digelar di Aula Fakultas Sain dan Teknologi Program Studi Teknik Industri Universitas Katolik Musi Charitas.
Dalam pemaparannya, Andreas menilai persoalan sampah di Kota Palembang membutuhkan langkah strategis yang tidak hanya mengandalkan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga pengolahan langsung di tingkat masyarakat melalui konsep kampung zero waste.
“Hari ini saya diundang oleh teman-teman UKMC untuk melaksanakan seminar berkaitan dengan lingkungan. Saya membawa pesan dan inovasi terkait pembangunan kampung zero waste di Kota Palembang,” kata Andreas.
Menurut Andreas, konsep kampung zero waste dinilai lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah, mengolah, dan mendaur ulang sampah sejak dari rumah tangga.
Selain berdampak terhadap kebersihan lingkungan, program tersebut juga diyakini mampu meningkatkan nilai ekonomi warga melalui pengelolaan sampah bernilai guna.
Ia menjelaskan, pengelolaan sampah memiliki beberapa tahapan mulai dari pengambilan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir.
Sampah organik, menurutnya dapat diolah menjadi kompos, sehingga mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
“Kami mendorong pembangunan 107 kampung zero waste di Kota Palembang. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas juga menyoroti masih minimnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah di Kota Palembang.
Dikatakannya, pemerintah kota perlu menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terintegrasi.
“Selama ini masih sebatas kampanye penegakan hukum. Padahal fasilitas dasar seperti kotak sampah di jalan dan lorong masih sangat minim,” ungkapnya.
Andreas menambahkan, konsep zero waste mampu mengurangi emisi karbon dioksida hingga 30 hingga 60 persen karena proses pengolahan dilakukan langsung di wilayah sumber sampah.
Ia pun mendorong pemerintah kota agar berani mengambil langkah strategis dalam penanganan persoalan lingkungan tersebut.
Selain pemerintah, Andreas menilai keterlibatan masyarakat, bank sampah, dunia pendidikan hingga sektor pembangunan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program kampung zero waste.
“Pemerintah, bank sampah, hingga sektor pembangunan harus terlibat bersama. Kami di DPR mendorong melalui regulasi, sedangkan pelaksanaan strategis berada di pemerintah kota,” tegasnya.
Konsep kampung zero waste sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang bertujuan mengurangi timbunan sampah seminimal mungkin melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan di tingkat rumah tangga.
Penerapan konsep tersebut dinilai memiliki berbagai manfaat, mulai dari menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, mengurangi beban TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, hingga membuka peluang ekonomi melalui bank sampah dan produk daur ulang.
Sejumlah daerah di Indonesia juga telah mulai menerapkan konsep serupa melalui program bank sampah berbasis RT/RW, komunitas pengomposan rumah tangga, pelatihan daur ulang kreatif, hingga gerakan bebas plastik di lingkungan permukiman.
“Persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar konsep kampung zero waste ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi Kota Palembang,” pungkas Andreas.
