BANGKAPOS.COM--Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino pada 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pengawasan karena memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau panjang.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan, enam daerah tersebut menjadi perhatian utama karena karakteristik lahan gambut memiliki risiko kebakaran yang lebih besar dibanding wilayah lainnya.
Wilayah yang masuk dalam fokus pengendalian meliputi tiga provinsi di Pulau Sumatera dan tiga provinsi di Kalimantan.
Adapun wilayah yang diprioritaskan pemerintah dalam upaya pengendalian karhutla meliputi:
"Tentu saja ada enam provinsi yang kita fokuskan sekarang agar karhutla dapat kita kendalikan," kata Faisal saat ditemui di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki lahan gambut yang luas sehingga lebih rentan mengalami kebakaran ketika curah hujan menurun drastis akibat El Nino.
Baca juga: Ratu Sofya Bongkar Polemik Film Dosa, Akui Tak Ada Intimacy Coordinator dan Bantah Somasi
Baca juga: Daging Dam Haji Indonesia Akan Disalurkan ke Palestina, Kemenhaj Sebut Capai Hampir 90 Ribu Ekor
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah disebut telah menggerakkan berbagai instansi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Faisal menjelaskan, langkah pengawasan dilakukan dengan memetakan titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran.
"Kita sudah melakukan langkah antisipasi, Menko Polhukam juga telah melakukan apel siaga yang melibatkan kementerian, lembaga, Forkopimda, dan pemerintah daerah agar titik-titik rawan bisa dipetakan," ujarnya.
Pendataan hotspot dilakukan sebagai bagian dari sistem peringatan dini agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat sebelum kebakaran meluas.
Baca juga: BMKG Prediksi El Nino Aktif Mulai Juni 2026, Kemarau di Indonesia Diperkirakan Lebih Panjang
BMKG menyebut pemerintah kini menerapkan pola penanganan yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya penanganan lebih banyak dilakukan setelah muncul titik api, kini pendekatan yang diterapkan berfokus pada langkah pencegahan.
"Kalau sebelumnya saat ada hotspot baru dipadamkan, sekarang sebelum terjadi kebakaran kita melakukan langkah preventif," kata Faisal.
Menurutnya, perubahan strategi tersebut mulai diterapkan sejak tahun 2015 dan dinilai berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan secara signifikan.
Salah satu upaya yang digunakan pemerintah dalam mencegah kebakaran yakni melalui operasi modifikasi cuaca.
BMKG menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi air tanah di kawasan gambut untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.
Apabila permukaan air tanah turun hingga melewati ambang batas tertentu, operasi modifikasi cuaca akan segera dilakukan untuk meningkatkan kelembapan tanah.
"Kalau permukaan air turun pada batas tertentu, maka kita perlu melakukan modifikasi cuaca agar lahan kembali jenuh dan tidak mudah terbakar," jelas Faisal.
Langkah tersebut dinilai efektif karena lahan gambut yang memiliki kelembapan cukup akan lebih sulit memicu api.
Baca juga: Profil Rahmawati Zainal, Anggota DPR RI Gerindra yang Jadi Sorotan Usai Usul 1.000 Bioskop Desa
Selain enam provinsi prioritas, BMKG juga mencatat munculnya sejumlah titik panas di wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Selatan.
Meski demikian, dampak kebakaran di wilayah tersebut dinilai tidak seberat kebakaran pada lahan gambut.
Faisal menjelaskan kebakaran gambut memiliki karakteristik berbeda karena proses pembakarannya berlangsung lama dan menghasilkan asap berbahaya.
"Kalau di gambut proses pembakarannya tidak sempurna sehingga menghasilkan zat yang berbahaya bagi tubuh manusia dan menimbulkan polusi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca untuk menghadapi El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 hingga sekitar Maret sampai Mei 2027.
BMKG memperkirakan fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal, sehingga potensi kekeringan dan kebakaran hutan perlu diwaspadai sejak dini.(*)
Sumber : Kompas.com
