Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung di Papua. 

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap membantu daerah membangun sistem pengelolaan distribusi hasil produksi agar ekonomi masyarakat dapat bergerak lebih optimal.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat melakukan kunjungan kerja di Biak, Jumat (23/5/2026).

Baca juga: Wagub Papua Bongkar Banyak Pelanggaran Aturan Kerja Saat Buka Sosialisasi K3 di Biak

Menurutnya, penguatan mata rantai pasok diperlukan agar hasil produksi masyarakat di kampung dapat tersalurkan dengan baik dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga. Pemerintah provinsi, kata dia, akan mendorong pembentukan sistem pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi di setiap daerah.

“Kami dari provinsi akan mendorong dan membantu kabupaten-kabupaten membangun perusahaan kaitannya untuk mengelola semua rantai pasok itu sendiri,” kata Gubernur Fakhiri.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan rantai pasok akan memperkuat ekonomi kampung sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Jika distribusi hasil produksi berjalan baik, maka kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kabupaten juga akan ikut berkembang.

Baca juga: Pemkab Biak Manfaatkan Lonjakan Harga Cabai Demi Dongkrak Ekonomi Warga

“Kalau itu bisa bernyawa dengan baik, tentunya kampung keluarga bagus, kampung dia kuat, dan kabupaten hebat,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh kepada kabupaten yang serius mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis kampung. 

Pemerintah di tingkat provinsi memiliki tugas memberikan stimulus dan bantuan agar program pembangunan dapat berjalan efektif.

Dalam kunjungan tersebut, Fakhiri juga menyinggung sejumlah Program Strategis Nasional yang sedang berjalan di Papua. Program itu meliputi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga program cetak sawah. 

Baca juga: Astra Motor Papua Sabet Penghargaan Keselamatan dari Servvo Fire Indonesia

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Pelabuhan Depapre sebagai pelabuhan peti kemas yang diperluas kewenangannya untuk mendukung aktivitas pelabuhan ikan.

“Kami sudah menetapkan Pelabuhan peti kemas Depapre sebagai perpanjangan kewenangan untuk pelabuhan ikan. Saya minta untuk dikelola dengan baik karena itu kepercayaan,” terangnya.

Menurutnya, kepercayaan dari pemerintah pusat menjadi modal penting bagi Papua untuk meningkatkan dukungan anggaran pembangunan. 

Ia berharap seluruh pihak ikut menjaga kepercayaan tersebut agar program pembangunan yang berjalan dapat mendorong kebangkitan ekonomi rumah tangga dan masyarakat kampung di Papua.(*)