TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan urgensi keputusan Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan.

Menurut Jumhur, langkah pemisahan ini sangat krusial untuk menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) yang selama ini kerap membuat isu perlindungan lingkungan terpinggirkan oleh kepentingan bisnis eksploitasi hutan.

Baca juga: Momen Jumhur Hidayat Konvoi Naik Motor Bareng Ribuan Buruh ke Puncak Hari Buruh di Monas

Hal tersebut diungkapkan Jumhur dalam wawancara khusus bersama Tribunnews di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

"LH itu kan dulu bergabung sama Kehutanan, jadi LHK. Jadi, heavy atau titik beratnya pada waktu itu lebih kepada urusan kehutanan, which is di sana ada bisnis dan sebagainya. Karena itu, bisa sedikit... bukan sedikit lah, cukup tenggelam gitu loh, sebagai LH," ujar Jumhur.

Ia menambahkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kementerian ini dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai lembaga pengawas lingkungan yang independen.

"Begitu Presiden Prabowo memisahkan, dan ini yang bener memang, pemisahan itu yang udah paling bener, LH itu harus sendirian. Karena dia nggak boleh conflict of interest dengan siapa pun," tegasnya.

Pemisahan ini, lanjut Jumhur, memberikan ruang gerak baru bagi kementeriannya untuk melihat persoalan ekologi secara menyeluruh tanpa beban sektoral. 

Ia mengibaratkan perspektif baru ini seperti memantau dari atas (helicopter view).

"Karena begitu dia dilepas, kita melihat semacam helicopter view, pandangan dari atas, waduh, ternyata ada akumulasi permasalahan hingga 10 tahun itu, ya. Nah, itu salah satunya sampah, bukan hanya sampah loh. Banyak lagi kalau saya cerita," ungkap Jumhur.

Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga menceritakan kedekatan gagasannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang sudah terjalin sejak lama, jauh sebelum ia ditunjuk memimpin kementerian ini. 

Hubungan tersebut terbangun sejak era 1990-an hingga perjuangan politik pada Pemilu 2019, di mana Jumhur aktif menyuarakan aspirasi rakyat bawah, termasuk memimpin aksi demonstrasi.

"Saya tuh secara bersekutu dengan Presiden dalam pikiran, dalam gagasan. Istilahnya, kita lebih pro pada rakyat. Dan itu kan dibuktikan sekarang oleh Presiden dengan kebijakan-kebijakan nyata yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat bawah," pungkas Jumhur.