Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyoroti turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dinilai tidak sejalan dengan harga crude palm oil (CPO) maupun minyak goreng di pasaran.
Menurutnya, alasan sejumlah pengusaha sawit yang mengaitkan penurunan harga TBS dengan kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak sepenuhnya masuk akal.
“Memang ada beberapa kebijakan pusat yang kemudian dijadikan alasan untuk menurunkan harga pembelian sawit dari petani. Namun, ini menjadi lucu,” kata Teuku Zulkarnain, saat dihubungi TribunBengkulu.com, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai, apabila harga sawit yang dibeli dari petani mengalami penurunan, seharusnya harga CPO hingga minyak goreng juga ikut turun di pasaran.
“Kalau harga sawit yang dibeli dari petani murah, seharusnya harga CPO juga turun dan harga minyak goreng ikut turun. Tetapi faktanya, sawit dibeli murah dari petani, sementara harga CPO tidak turun dan harga minyak goreng juga tetap tinggi,” jelas Teuku.
DPRD Provinsi Bengkulu akan melakukan pemantauan terhadap kebijakan para pengusaha sawit terkait penetapan harga pembelian TBS dari petani.
Bahkan, pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis terhadap perusahaan-perusahaan CPO yang dinilai merugikan petani sawit.
“Oleh karena itu, harus ada langkah tegas. Kami akan menyusun langkah-langkah strategis terhadap para pengusaha CPO ini,” tegas Teuku.
Adanya kebijakan yang berpihak kepada petani sawit sehingga harga TBS dapat kembali stabil dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu, Edi Mashury, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Menurut Edi, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menggelar rapat bersama perusahaan dan pejabat terkait, tetapi juga melibatkan petani secara langsung dalam mencari solusi.
Ia menilai pernyataan pemerintah yang ingin “menyejukkan petani” belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kalau benar ingin menyejukkan petani, bukan hanya dengan retorika atau rapat-rapat. Yang dibutuhkan petani saat ini adalah bagaimana harga TBS kembali membaik,” kata Edi Mashury dalam Video pernyataannya, Sabtu (23/5/2026).
Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengirim petugas ke setiap pabrik kelapa sawit guna melakukan pengawasan secara langsung.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk meminimalkan potensi permainan harga oleh pihak pabrik dengan alasan tangki penuh, perawatan mesin, atau penurunan kapasitas produksi.
“Kalau memang tangki penuh atau pabrik sedang perawatan, harus ada petugas yang mengecek langsung di lapangan. Jangan hanya menerima laporan sepihak,” tutur Edi.
Pengusaha pabrik saat ini cenderung menerapkan mekanisme supply and demand demi memperoleh keuntungan lebih besar, sementara petani menjadi pihak yang paling dirugikan.
Selain itu, Edi juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap timbangan dan potongan di pabrik kelapa sawit.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan alat timbang di pabrik telah ditera secara berkala agar petani tidak dirugikan.
“Ada atau tidak tera timbangan di Bengkulu? Pemerintah juga harus melihat langsung berapa potongan di pabrik. Itu yang dibutuhkan petani,” jelas Edi.
Harga TBS sawit di Bengkulu selama ini termasuk yang terendah di Sumatera bahkan kawasan Indonesia bagian barat.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tata niaga sawit.
Tak hanya itu, Edi juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur Bengkulu pada masa larangan ekspor sawit beberapa tahun lalu yang sempat mengancam akan memberikan sanksi kepada pabrik yang tidak mengikuti harga ketetapan pemerintah.
Namun hingga kini, menurut dia, belum ada tindakan nyata terhadap perusahaan yang dianggap melanggar.
“Kami petani sudah capek. Jangan lagi membuat blunder. Kalau memang ingin membantu petani, lakukan pengawasan nyata di lapangan,” tutup Edi.
