SURYA.co.id – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa mata uang Garuda berpotensi menguat hingga menyentuh level Rp 15.000 per dollar AS pada Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Jumat (22/5/2026).
Dalam forum tersebut, Purbaya bahkan secara terbuka meminta pelaku pasar valuta asing untuk segera melepas kepemilikan dollar AS mereka.
Pernyataan itu langsung memicu perhatian pelaku pasar karena disampaikan di tengah dinamika global yang masih dibayangi penguatan dollar dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Kalau punya dollar, jual dollar-nya sekarang,” kata Purbaya dikutip SURYA.co.id dari kanal YouTube LPS.
Purbaya menjelaskan, optimisme pemerintah terhadap penguatan rupiah didorong oleh potensi masuknya pasokan valuta asing dalam jumlah besar ke pasar domestik.
Salah satu sumber utamanya berasal dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang kini diperketat.
Menurutnya, aliran devisa dari eksportir nantinya akan lebih banyak tersimpan di dalam negeri sehingga memperkuat cadangan devisa sekaligus menopang stabilitas rupiah.
“Jadi, kita harapkan dampak dari devisa hasil ekspor itu ke devisa negara akan semakin signifikan, yang akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi, teman-teman nggak usah takut tuh yang ribut-ribut nilai tukar akan jeblok seperti 1998,” ujar Purbaya.
“Nanti Juni akan ada supply dollar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi, rupiah akan menguat. Kalau saya bilang, pemain valas cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp 15.000,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika rupiah masih menghadapi tekanan eksternal, terutama akibat kebijakan suku bunga global dan pergerakan yield obligasi Amerika Serikat.
Baca juga: DPR Ingatkan Badai PHK Bisa Menjalar ke Desa akibat Pelemahan Rupiah
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkap alasan kebijakan DHE sempat mengalami penundaan selama beberapa bulan.
Ia menduga ada pengaruh lobi dari kalangan tertentu yang membuat implementasi aturan tersebut tidak berjalan sesuai jadwal awal.
“Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai ke istana. Jadi bukan Presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat,” ungkap Purbaya.
“Seharusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April. Sekarang Juni. Itu keputusan yang berani dan saya pikir amat baik buat kita,” sambungnya.
Pemerintah menilai kebijakan DHE penting untuk menjaga pasokan dollar AS tetap berada di sistem keuangan nasional.
Selama ini, sebagian devisa hasil ekspor disebut hanya singgah sementara di Indonesia sebelum kembali dipindahkan ke luar negeri.
Purbaya mengungkapkan hasil evaluasi internal Kementerian Keuangan yang menemukan praktik penempatan devisa hasil ekspor belum sepenuhnya memberi dampak besar terhadap cadangan devisa nasional.
“Banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura. Sehingga dollar kita di sini habis. Jadi, walaupun ekspor kita selalu surplus, dollar-nya lebih banyak, tapi nggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita,” terang Purbaya.
Karena itu, pemerintah kini mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor di bank-bank Himbara agar pengawasan aliran dana menjadi lebih ketat.
Purbaya juga menegaskan direksi bank pelat merah yang terbukti memainkan aturan tersebut akan dicopot dari jabatannya.
Selain dari DHE, pemerintah juga berharap tambahan pasokan dollar AS berasal dari penerbitan obligasi global atau global bond.
Purbaya menyebut penerbitan surat utang negara pekan ini mencapai 3,4 miliar dollar AS.
Instrumen tersebut diterbitkan dalam dua mata uang berbeda dengan tenor lima tahun dan 10 tahun, yakni senilai 2 miliar dollar AS dan 1,25 miliar euro.
Menurut Purbaya, minat investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia masih cukup kuat meskipun pasar global tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan yield obligasi AS.
“Kita masuk ke pasar obligasi supaya yield-nya nggak naik terlalu tinggi. Artinya, asing tidak terpaksa harus keluar dari Indonesia karena rugi,” ujarnya.
“Walaupun rupiah melemah, yield obligasi, bunga obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir. Investor asing sudah masuk ke pasar sekunder kita, sudah masuk juga ke pasar primer. Jadi, mungkin sekarang sudah hampir Rp 2 triliun lebih masuk ke situ,” lanjut Purbaya.
Pernintaan terbuka dari Menteri Keuangan agar pelaku pasar menjual dollar AS tergolong jarang disampaikan secara langsung di ruang publik.
Pernyataan itu dapat dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun optimisme terhadap stabilitas rupiah sekaligus menunjukkan keyakinan terhadap efektivitas kebijakan DHE.
Namun demikian, penguatan rupiah tetap akan dipengaruhi berbagai faktor eksternal seperti arah suku bunga bank sentral AS, tensi geopolitik global, hingga arus modal asing ke pasar negara berkembang.
Jika pasokan devisa dari ekspor dan penerbitan obligasi benar-benar masuk sesuai proyeksi pemerintah, peluang penguatan rupiah memang terbuka lebih besar dalam beberapa pekan ke depan.
Nilai tukar rupiah bergerak pada kondisi yang tidak stabil hingga menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/5/2026).
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha, khususnya para importir hingga masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Muhammad Ubaidillah Al Mustofa MSEI memaparkan upaya mitigasi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini.
Dosen Departemen Studi Pembangunan ITS tersebut menjelaskan, depresiasi nilai tukar rupiah dapat menjadi early warning indicator bagi kondisi perekonomian nasional.
Menurutnya, pelemahan rupiah akan berdampak besar apabila ketergantungan terhadap barang impor masih tinggi.
“Jika rupiah terus terdepresiasi sedangkan kebutuhan konsumsi masih didominasi produk impor, maka kondisi ini dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dosen yang akrab disapa Ubaid tersebut mengungkapkan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal.
Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah dan potensi penutupan Selat Hormuz menyebabkan kenaikan harga minyak dan energi dunia.
Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya harga berbagai komoditas utama yang bergantung pada perdagangan global, termasuk energi dan bahan baku industri.
Sementara itu, faktor internal berasal dari sentimen investor terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri dan investasi.
Menurutnya, ketidakpastian kebijakan dapat memicu capital outflow atau keluarnya modal asing dari Indonesia.
“Ketika investor menarik investasinya dalam bentuk dolar AS, maka permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah semakin tertekan,” jelasnya.
Meski demikian, Ubaid menilai kondisi ekonomi Indonesia pada level grassroot masih relatif kuat karena ditopang oleh sektor usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menyebutkan, kekuatan konsumsi domestik dan aktivitas UMKM dapat menjadi penyangga perekonomian di tengah tekanan ekonomi global.
Namun demikian, ia menekankan perlunya program peningkatan kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional.
“UMKM perlu naik kelas, memiliki pasar ekspor, dan mampu bersaing secara global,” tegasnya mengingatkan.
Lelaki asal Sidoarjo tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dalam memperbaiki ketahanan ekonomi nasional.
Ia menyampaikan, Indonesia selama ini masih banyak mengekspor bahan mentah lalu mengimpor kembali produk olahannya dengan harga lebih mahal.
“Fokus pengembangan komoditas menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia,” tambahnya.
Dalam sektor industri, Ubaid mengungkapkan, depresiasi rupiah diperkirakan akan meningkatkan biaya impor berbagai komoditas, khususnya barang yang memiliki ketergantungan impor tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga akibat impor yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan harga bahan baku energi, hingga kebutuhan pokok lainnya dapat menurunkan daya beli masyarakat,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif saat ini.
Masyarakat perlu menghindari pola belanja yang berlebihan, serta mengurangi pengeluaran berdasarkan keinginan.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman dengan bunga tinggi karena fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi tingkat suku bunga.
