SURYA.co.id – Proposal perdamaian terbaru yang disebut diajukan Amerika Serikat (AS) kepada Iran mulai menarik perhatian publik internasional.
Di tengah ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya mereda, bocoran isi proposal itu disebut memuat sejumlah konsesi ekonomi besar, mulai dari dana kompensasi, pelonggaran ekspor minyak Iran, hingga rencana pencabutan sanksi secara bertahap.
Informasi tersebut diungkap jurnalis Amerika sekaligus koresponden ABC, Alex Marquardt, melalui unggahannya di platform X.
Proposal itu disebut menjadi bagian dari upaya negosiasi baru antara Washington dan Teheran untuk menghentikan konflik serta membuka jalan menuju kesepakatan jangka panjang.
“Yang perlu diperhatikan, proposal tersebut dilaporkan mencakup dana ekonomi besar untuk ganti rugi Iran, keringanan penjualan minyak Iran, pencairan dana secara bertahap, pencabutan sanksi, dan tidak ada hal pasti mengenai pengayaan nuklir,” menurut Marquardt seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (23/5/2026).
Menurut laporan tersebut, proposal perdamaian antara Washington dan Teheran direncanakan ditandatangani di Islamabad, ibu kota Pakistan.
Kesepakatan awal itu berbentuk Nota Kesepahaman (MOU) yang menjadi dasar dimulainya negosiasi lebih lanjut terkait “kesepakatan akhir” untuk mengakhiri perang secara resmi.
Marquardt menyebut kedua pihak nantinya akan menghentikan operasi militer sesegera mungkin, termasuk aktivitas konflik yang berkaitan dengan Lebanon.
Selain itu, AS dan Iran juga disebut akan berkomitmen untuk tidak lagi mengancam penggunaan kekerasan.
Nota kesepahaman tersebut sekaligus menjadi pintu masuk pembahasan isu-isu sensitif yang selama ini menjadi sumber ketegangan, termasuk program nuklir Iran.
Dalam proposal yang beredar, keputusan mengenai pengayaan nuklir Iran belum akan diputuskan pada tahap awal kesepakatan.
Pembahasan mengenai penarikan bahan nuklir yang telah diperkaya disebut baru akan dilakukan pada tahap negosiasi final.
Meski demikian, Iran disebut akan memberikan komitmen bahwa negara itu tidak akan mengembangkan senjata nuklir.
Langkah ini dinilai sebagai pendekatan kompromi yang memungkinkan kedua negara membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum masuk ke isu paling sensitif dalam hubungan bilateral mereka.
Proposal tersebut juga memuat rencana rekonstruksi Iran yang akan didukung AS bersama sejumlah negara kawasan.
Namun, rincian teknis mengenai skema bantuan dan pembiayaannya masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses negosiasi berikutnya.
Di sisi lain, AS disebut akan mulai mencairkan dana milik Iran secara bertahap selama proses perundingan berlangsung.
Setelah kesepakatan final tercapai dan kerangka waktunya disepakati, seluruh sanksi AS maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk sanksi sekunder, disebut akan dicabut.
Sebelumnya, Washington juga disebut akan memberikan pengecualian tertentu agar ekspor minyak Iran, sektor perbankan, dan sejumlah sektor ekonomi lain dapat kembali beroperasi.
Tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan diplomasi, proposal tersebut juga mencakup isu keamanan kawasan.
Salah satu poin yang disebut masuk dalam pembahasan ialah pencabutan blokade laut serta penarikan pasukan AS di sekitar Iran.
Menurut Marquardt, lalu lintas maritim diperkirakan dapat kembali normal dalam waktu 30 hari setelah nota kesepahaman diteken.
Sementara itu, penarikan pasukan AS di sekitar wilayah Iran disebut akan dilakukan maksimal satu bulan setelah perjanjian akhir resmi ditandatangani.
Munculnya proposal ini memperlihatkan bahwa jalur diplomasi ekonomi tampaknya mulai dijadikan instrumen utama untuk meredakan konflik AS-Iran.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan tekanan militer dan sanksi, proposal terbaru ini justru menawarkan insentif ekonomi sebagai pintu masuk negosiasi.
Meski demikian, peluang tercapainya kesepakatan permanen masih akan sangat bergantung pada pembahasan isu nuklir Iran, yang selama bertahun-tahun menjadi titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara.
Selain itu, dinamika politik domestik di AS maupun Iran juga berpotensi memengaruhi arah negosiasi ke depan.
Jika proposal ini benar-benar terealisasi, dampaknya diperkirakan tidak hanya memengaruhi stabilitas Timur Tengah, tetapi juga pasar energi global, terutama terkait distribusi dan harga minyak dunia.
Ancaman baru Presiden AS Donald Trump terhadap Iran kembali memanaskan tensi geopolitik Timur Tengah.
Namun di balik retorika serangan udara dan ultimatum diplomatik, perhatian dunia kini mulai bergeser ke satu titik yang dinilai lebih strategis: Selat Hormuz.
Meski gencatan senjata sejak 8 April 2026 masih berlaku, Washington dan Teheran justru terjebak dalam situasi yang oleh sejumlah analis disebut sebagai “perang tekanan ekonomi dan logistik”.
Ancaman serangan belum benar-benar dieksekusi, tetapi dampaknya terhadap jalur energi global mulai terasa.
Trump bahkan mengaku hampir memerintahkan operasi militer baru terhadap Iran.
“Saya hanya berjarak satu jam dari pengambilan keputusan untuk berangkat (menyerang) hari ini,” ujar Trump pada Selasa (19/5/2026), diktuip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Pernyataan itu muncul di tengah mandeknya diplomasi antara AS dan Iran setelah perundingan 21 jam di Islamabad, Pakistan, gagal menghasilkan kesepakatan baru.
Rencana serangan AS disebut batal setelah Iran mengirimkan proposal perdamaian baru melalui Pakistan sebagai mediator.
Faktor lain yang ikut memengaruhi keputusan Washington adalah kekhawatiran negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang tidak ingin konflik kembali meledak.
Meski demikian, Trump tetap melontarkan tekanan keras kepada Teheran.
Ia mengklaim para pemimpin Iran sedang “mengemis” demi tercapainya kesepakatan damai.
“Maksud saya, saya katakan dua atau tiga hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, sesuatu seperti itu, atau mungkin awal minggu depan, dalam jangka waktu yang terbatas, karena kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir baru,” tegas Trump.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Washington masih menjadikan isu nuklir Iran sebagai alasan utama mempertahankan tekanan militer dan diplomatik.
Di tengah ancaman perang terbuka yang belum benar-benar terjadi, Iran kini dinilai memainkan strategi berbeda: menguasai jalur distribusi energi dan komunikasi global.
Teheran masih memblokir sebagian besar pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang sebelumnya mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dan gas cair dunia.
Sebagai balasan, AS menerapkan blokade laut di sejumlah pelabuhan Iran.
Situasi ini membuat konflik AS-Iran tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga mulai mengganggu rantai pasok energi internasional.
Iran bahkan mengumumkan pembentukan Otoritas Selat Teluk Persia untuk mengatur lalu lintas maritim di kawasan tersebut.
Langkah itu diperkuat ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang berencana menerapkan izin terhadap kabel serat optik internet yang melewati selat tersebut.
Fokus Iran terhadap jalur maritim dan infrastruktur digital dinilai menjadi pola baru dalam konflik modern, yakni menggunakan kontrol logistik sebagai alat negosiasi geopolitik.
Walaupun Trump terus melontarkan ultimatum dalam beberapa pekan terakhir, belum adanya aksi militer baru justru memunculkan kesan bahwa kedua negara sedang mengalami kebuntuan strategis.
Analis dari Chatham House, Neil Quilliam, menilai baik AS maupun Iran sebenarnya sama-sama ingin menghindari perang besar, tetapi keduanya juga tidak siap mengambil risiko politik dari kompromi damai.
“Ancaman Trump telah kehilangan semua kredibilitas. Kedua belah pihak terlalu jauh berbeda dalam hal apa yang bersedia mereka terima atau kerjakan, tetapi tidak ada pihak yang ingin kembali berperang. Jadi mereka hanya terjebak... dan tidak ada pihak yang benar-benar tahu bagaimana keluar dari situasi ini,” kata Quilliam.
Pernyataan itu menggambarkan kondisi diplomasi yang stagnan: ancaman terus muncul, tetapi ruang kompromi tetap sempit.
Dari pihak Iran, sikap keras juga tetap dipertahankan. Juru bicara militer Iran, Mohammed Akraminia, menegaskan negaranya akan terus mengendalikan Selat Hormuz dan meminta AS menghormati hak legitimasi Iran.
Akraminia juga memperingatkan bahwa Iran siap membuka “front baru” apabila AS benar-benar meluncurkan serangan baru ke kawasan tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, AS diketahui telah meningkatkan kesiapan militernya di Timur Tengah.
