SURYA.co.id – Kelompok bersenjata yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali menjadi sorotan setelah mengklaim melakukan penyerangan di wilayah Korowai dan Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Dalam pernyataan resminya, kelompok tersebut mengaku telah menewaskan delapan orang yang mereka tuding sebagai aparat TNI-Polri yang menyamar di lokasi pendulangan emas.
Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui siaran pers tertulis pada Rabu, 20 Mei 2026.
Menurutnya, operasi bersenjata dilakukan sejak 17 hingga 20 Mei 2026 oleh Batalyon Yamue di bawah komando Dejang Heluka dan Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo, Kopitua Heluka.
Namun, pihak TNI sebelumnya menyatakan para korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas tradisional di kawasan tersebut.
Hingga kini, situasi keamanan di Papua Pegunungan masih menjadi perhatian aparat dan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Sebby Sambom menyebut kelompoknya melakukan operasi bersenjata terhadap orang-orang yang dianggap sebagai aparat keamanan yang sedang menyamar di area tambang emas ilegal.
TPNPB-OPM mengeklaim operasi itu berlangsung selama beberapa hari di wilayah Korowai dan Yahukimo. Kelompok tersebut juga menyebut aksi dilakukan oleh pasukan Batalyon Yamue yang dipimpin Dejang Heluka.
Di sisi lain, aparat keamanan membantah tudingan tersebut. TNI menegaskan korban merupakan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai pendulang emas tradisional di wilayah pedalaman Papua.
Perbedaan informasi antara kedua pihak membuat kasus ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap konflik bersenjata yang masih berlangsung di Papua Pegunungan.
Kopitua Heluka dikenal sebagai salah satu pimpinan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan.
Ia juga dikenal dengan nama Penihas Heluka alias “Kopi Tua Heluka”.
Dalam struktur TPNPB-OPM, ia disebut menjabat sebagai Komandan Kodap XVI Yahukimo sekaligus memiliki peran penting dalam Batalyon Yamue.
Namanya beberapa kali muncul dalam laporan aparat keamanan terkait berbagai aksi kekerasan di Yahukimo dan sekitarnya.
Ia juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Yahukimo atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah serangan bersenjata terhadap aparat maupun warga sipil.
Baca juga: Kekejaman Jeki Murib, Tokoh KKB Papua yang Berhasil Ditembak Mati TNI, Bakar Gereja hingga Sekolah
Kopitua Heluka sempat ditangkap aparat pada Mei 2023. Setelah menjalani proses hukum, majelis hakim Pengadilan Negeri Wamena pada Februari 2024 menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepadanya.
Vonis tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan aparat dan warga sipil di Papua Pegunungan.
Namun, pada Februari 2025, ia dilaporkan kabur dari Lapas Wamena bersama enam narapidana lainnya. Setelah melarikan diri, Kopitua Heluka disebut kembali bergabung dengan jaringan TPNPB-OPM di wilayah Yahukimo.
Nama Kopitua Heluka beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah aksi bersenjata di Papua Pegunungan. Salah satu peristiwa terbaru terjadi di Korowai, Yahukimo, pada Mei 2026.
TPNPB-OPM menuding delapan korban tewas merupakan aparat yang menyamar, sedangkan TNI menyatakan korban adalah warga sipil penambang emas tradisional.
Selain itu, Kopitua Heluka juga disebut pernah terlibat dalam sejumlah aksi penembakan terhadap aparat TNI-Polri di Yahukimo, termasuk kasus pembunuhan anggota TNI pada November 2022.
Ia juga diduga terlibat dalam pembakaran sekolah serta penyerangan terhadap pekerja sipil di beberapa wilayah pedalaman Papua.
Pada Januari 2026, namanya kembali menjadi perhatian setelah diduga mengeluarkan ancaman terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang rencana kunjungan ke Yahukimo.
Ancaman tersebut membuat agenda kunjungan resmi dibatalkan dengan alasan keamanan.
Rangkaian peristiwa di Yahukimo dan Korowai kembali menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan aparat keamanan.
Di satu sisi, kelompok separatis terus mengklaim aksinya sebagai bagian dari perjuangan politik.
Namun di sisi lain, insiden yang melibatkan warga sipil menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat di wilayah konflik.
Pengamat keamanan menilai pendekatan penegakan hukum tetap perlu diimbangi dengan perlindungan warga sipil serta penguatan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah rawan konflik.
Situasi di Papua Pegunungan juga diperkirakan masih akan menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu ke depan.
Sebelumnya, Kabar mengejutkan soal klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang disebut telah menguasai Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, dipastikan tidak benar.
Pihak TNI melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Lucky Avianto, langsung membantah keras informasi yang sempat viral di media sosial tersebut.
TNI menegaskan bahwa situasi keamanan di pusat kota Yahukimo masih sepenuhnya terkendali.
Aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa gangguan berarti, sementara aparat keamanan tetap siaga menjaga stabilitas wilayah.
Publik pun diminta tidak mudah terpengaruh narasi propaganda yang sengaja disebarkan untuk menciptakan ketakutan.
"Saya pastikan isu dan teror, terutama klaim juru bicara (jubir) TPNPB-OPM, Sebby Sambom adalah hoaks. Kota Dekai, Jalan Gunung serta bandara sebagai penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang didampingi oleh TNI, tetap berjalan 24 jam seperti biasanya," kata Lucky, Rabu (22/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
TNI memastikan bahwa Kota Dekai tetap berada dalam kendali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas vital masyarakat berjalan seperti biasa, mulai dari operasional bandara, akses jalan utama, hingga kegiatan ekonomi warga.
Kehadiran aparat TNI yang melakukan pengamanan dan patroli rutin turut memastikan situasi tetap kondusif.
Tidak ditemukan tanda-tanda penguasaan wilayah oleh kelompok bersenjata seperti yang diklaim OPM.
Lucky juga menegaskan bahwa kedaulatan masyarakat Papua tidak akan goyah oleh upaya intimidasi melalui aksi teror dan ancaman.
Menurut TNI, klaim yang disebarkan TPNPB-OPM tidak disertai bukti valid di lapangan.
Narasi tersebut hanya beredar melalui video dan pesan di media sosial maupun grup percakapan, tanpa verifikasi langsung dari lokasi kejadian.
Lucky menilai, penyebaran informasi tersebut merupakan bentuk propaganda yang mencerminkan upaya putus asa kelompok tersebut untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
"Meski KKB sebelumnya gencar menyebarkan ancaman serangan besar-besaran di Kabupaten Yahukimo, kenyataan di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang kontras," kata dia.
Ia menambahkan, kondisi nyata justru memperlihatkan masyarakat tetap beraktivitas normal dan tidak terpengaruh oleh isu yang beredar.
"Masyarakat Papua sudah tidak dapat lagi terhasut, apalagi takut pada teror KKB. Parameternya sederhana, lihat tingginya volume dan antusiasme warga menyambut Bapak Gibran di Yahukimo. Ini adalah bukti rakyat ingin pembangunan, bukan kekacauan," tegas Lucky.
TNI mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama yang berasal dari wilayah konflik.
Saat ini, aparat keamanan juga terus melakukan penelusuran terhadap sumber penyebaran propaganda tersebut guna mencegah eskalasi ketegangan yang lebih luas.
Situasi di Kota Dekai, Yahukimo, dipastikan tetap aman dan berada dalam pengawasan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa gangguan berarti.
Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengapresiasi dedikasi aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.
"Terima kasih kepada rekan-rekan TNI dan Polri yang telah mempertaruhkan segalanya untuk menjaga situasi tetap aman. Kunjungan ini bisa berjalan lancar adalah berkat dedikasi kalian di lapangan," ungkap Gibran.
Menghadapi perang informasi seperti saat ini, ketenangan masyarakat dan kemampuan memverifikasi data menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam skenario propaganda yang berpotensi merusak kedamaian di Papua.
