Selama bertahun-tahun, skenario terburuk perubahan iklim menjadi peringatan keras jika dunia gagal membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Kenaikan suhu lebih dari 4 derajat Celsius pada akhir abad ini diprediksi bakal berakibat bencana besar, termasuk gelombang panas mematikan, kenaikan permukaan air laut, kegagalan panen, serta pengungsian massal.
Namun, sebuah makalah ilmiah yang terbit pada bulan April menyatakan bahwa skenario "hari kiamat", yang dikenal sebagai Representative Concentration Pahtways (RCP) 8.5 dan kemudian Shared Sosioeconomic Pathways (SSP) 5-8.5, kini semakin kecil kemungkinannya untuk terjadi. Dirancang sebagai tolok ukur untuk membantu pemerintah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan berbahaya, skenario terburuk ini sebenarnya bukanlah sebuah prediksi.
Peneliti iklim Detlef Van Vuuren, penulis utama makalah tersebut, menyampaikan kepada Carbon Brief (platform sains iklim yang berbasis di Inggris) bahwa skenario itu sejak awal merupakan "skenario dengan probabilitas rendah, tetapi berisiko tinggi."
Skenario tersebut mencerminkan pemahaman dan tren energi pada akhir tahun 2000-an, saat dunia masih sangat bergantung pada pembakaran batu bara, minyak, dan gas yang memanaskan planet bumi. Kini, tren tersebut telah berubah.
Penilaian baru ini mengaitkan pergeseran tren tersebut dengan pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang berjalan lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, banyak pemerintah telah mengadopsi kebijakan yang berhasil memperlambat proyeksi pertumbuhan emisi.
Friederike Otto, ilmuwan iklim di Imperial College London, mengatakan bahwa skenario terburuk sebelumnya "mengasumsikan umat manusia akan terus meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil berbasis batu bara tanpa kendali, yang untungnya tidak terjadi."
Meski mengakui hal tersebut sebagai "kabar yang sangat baik," ia menegaskan bahwa temuan ini "sama sekali tidak boleh membuat kita lengah."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanfaatkan revisi ini untuk mengeklaim bahwa para ilmuwan iklim selama ini "salah". Hal ini memicu gelombang serangan terhadap ilmuwan oleh berbagai kelompok, termasuk politisi di Amerika Serikat dan Eropa yang skeptis terhadap perubahan iklim.
Partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) adalah salah satunya. AfD menggunakan narasi baru ini untuk mendesak pembatalan kebijakan iklim Jerman dalam debat parlemen pada hari Rabu.
Niklas Höhne, direktur eksekutif sekaligus pendiri NewClimate Institute di Jerman, menyebut langkah tersebut sebagai "taktik pengalihan isu terang-terangan oleh para penyangkal perubahan iklim dan kelompok sayap kanan." Di saat dunia sedang menghadapi krisis energi lainnya, ia menambahkan bahwa para pendukung bahan bakar fosil "tidak akan segan-segan memalsukan skandal dengan argumen yang tidak masuk akal demi mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya."
Ilmuwan iklim Christophe Cassou juga menegaskan bahwa para ilmuwan "sama sekali tidak berlebihan ."
Selain menghapus skenario terburuk, para peneliti kini juga telah meninggalkan skenario iklim yang paling optimis. Mereka memperingatkan bahwa dua kemungkinan akan melewati ambang batas peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius dalam sementara waktu, seperti pada periode praindustri (tahun 1850-1900). Batasan 1,5 derajat Celsius ini merupakan target dalam Perjanjian Paris 2015 untuk menghindari dampak iklim yang paling fatal.
Saat ini, pesannya sudah jelas. Karena emisi tidak turun cukup cepat meskipun peringatan dan janji iklim telah disuarakan bertahun-tahun, suhu bumi masih berpotensi naik sekitar 3 derajat Celsius pada tahun 2100.
Kenaikan tersebut akan memperparah dampak iklim yang sudah terlihat saat ini, termasuk lonjakan gelombang panas yang mematikan, banjir, badai, dan kekeringan. Kondisi ini juga memicu kegagalan panen massal serta kenaikan permukaan air laut yang dapat berdampak bagi sekitar 600 juta orang. Hal ini berujung pada konsekuensi luas terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesehatan manusia.
Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui sebuah resolusi tidak mengikat yang memperkuat kewajiban negara-negara anggota untuk mengatasi perubahan iklim.
Mayoritas anggota badan PBB tersebut menyetujui pandangan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional tahun lalu. Putusan tersebut menyatakan bahwa suatu negara dapat dianggap melanggar hukum internasional jika gagal melindungi rakyatnya secara layak dari ancaman pemanasan global.
"Mahkamah tertinggi dunia telah berbicara, dan hari ini Majelis Umum telah memberikan jawaban," ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan. "Ini adalah penegasan kuat atas hukum internasional, keadilan iklim, ilmu pengetahuan, serta tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari krisis iklim yang kian memburuk."
Amerika Serikat, yang sempat menarik diri dari Perjanjian Paris di bawah pemerintahan Trump, bersama dengan negara-negara produsen minyak seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, menentang langkah tersebut.
Resolusi yang dipelopori oleh Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik yang saat ini sudah menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut dan badai ekstrem, diharapkan dapat memperkuat prinsip bahwa setiap pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Naskah yang disetujui tersebut mengacu pada penghapusan subsidi secara bertahap untuk eksplorasi, produksi, dan eksploitasi bahan bakar fosil, serta menuntut agar pihak yang melanggar diwajibkan membayar ganti rugi.
Editor: Yuniman Farid
