Tribunlampung.co.id, Jakarta - Masalah blackout Sumatera yang mematikan arus listrik di sejumlah wilayah hingga ke Aceh membuat DPR RI meradang dan meminta PT PLN (Persero) mempertimbangkan kompensasi ke pelanggan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab nyata atas kerugian materiil maupun non-materiil yang harus ditanggung masyarakat akibat pemadaman massal tersebut.
Padamnya aliran listrik berskala besar pada Jumat (22/5/2026), diakui telah melumpuhkan aktivitas harian warga, merugikan pelaku usaha, hingga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Oleh karena itu, kompensasi atau ganti rugi dianggap sebagai poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh jajaran manajemen PLN dalam proses pemulihan pasca-kejadian.
Desakan ini muncul sebagai respons atas gelombang protes dari jutaan pelanggan yang mendadak harus hidup gelap-gulapan selama berjam-jam.
Baca juga: PLN Pastikan 8,3 Juta Pelanggan Sudah Kembali Menikmati Aliran Listrik Usai Blackout di Sumatra
Jika tata kelola kelistrikan tidak segera dibenahi, kejadian serupa dikhawatirkan bakal terus berulang dan merontokkan roda ekonomi di pulau Sumatera.
Dikutip dari Tribunnews.com, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumatera Utara III, Rudi Hartono Bangun, menegaskan bahwa PT PLN (Persero) harus melakukan evaluasi total terhadap sistem kelistrikan mereka, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
“Pemadaman listrik berskala besar ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi PLN,” kata Rudi, Minggu (24/5/2026).
Ia menyebut blackout yang berlangsung dari siang hingga malam itu menimbulkan keresahan publik serta mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan di sejumlah daerah.
Rudi mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat di daerah pemilihannya dan meminta PLN Wilayah Sumbagut segera mempercepat pemulihan jaringan listrik agar kondisi tidak makin berlarut-larut.
“Saya mewakili banyak konstituen yang menyampaikan keluhan, dan meminta jajaran PLN Wilayah Sumbagut agar segera melakukan perbaikan jaringan listrik yang padam sehingga masyarakat tidak resah,” ujarnya.
Politisi ini menegaskan perlunya peningkatan tata kelola dan mitigasi sistem kelistrikan yang lebih andal ke depannya.
Sebab, keandalan pasokan listrik sangat berpengaruh langsung pada perputaran ekonomi dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Rudi juga mendorong agar proses pemulihan dilakukan secara cepat dan menyeluruh di seluruh titik mati lampu agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal seperti sedia kala.
Namun di samping urusan teknis pemulihan, Rudi kembali mengingatkan, bahwa hak-hak konsumen yang telanjur dirugikan wajib dipenuhi.
Ia meminta PLN benar-benar menghitung kerugian warga dan mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak pemadaman massal tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, gangguan fatal ini awalnya terjadi pada sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), yang kemudian merembet dan menyebabkan blackout total di sejumlah wilayah Sumatera hingga ujung Aceh.
