Oleh: Mujiburrahman

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- Dalam seminggu terakhir, banyak masyarakat yang melaksanakan nobar (nonton bareng) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang disutradarai oleh Dandhy Laksono. Menurut Dandhy, dalam berbagai diskusi dengan para penonton muda, film ini antara lain membuat mereka sadar bahwa bukan NKRI, melainkan keadilan, yang harus jadi “harga mati”.

Anak judul film ini, yakni “Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan penegasan bahwa kolonialisme atau penjajahan masih terjadi di muka bumi ini. Padahal, dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Seperti tersirat dari pandangan Dandhy, berdasarkan kalimat singkat dan padat ini pula, para pendiri bangsa kita menetapkan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme humanis yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dua tahun setelah Reformasi, tepatnya pada tahun 2000, saya memasuki tahun kedua kuliah di McGill University, Kanada. Salah satu mata kuliah yang saya ambil waktu itu adalah “Nationalism, Religion, and Ethics” yang diampu oleh Prof. Gregory Baum.

Mata kuliah ini menarik antara lain karena Baum menulis sendiri pandangan sejumlah tokoh tentang nasionalisme seperti Martin Buber (Yahudi), Paul Tillich (Protestan), Mahatma Gandhi (Hindu) dan Jacques Grand’Maison (Katolik). Semua tulisan ini kemudian diterbitkan Baum menjadi buku pada 2001.

Selain menyampaikan ceramah, Baum juga mewajibkan mahasiswa untuk menulis makalah dan presentasi di kelas. Setelah menimbang-nimbang, saya akhirnya memutuskan untuk menulis makalah tentang pemikiran tokoh Katolik Indonesia, yang dekat dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu J.B. Mangunwijaya.

Dalam kajian saya, Mangunwijaya sangat kagum pada Sutan Sjahrir, Perdana Menteri RI pertama, dan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Dia juga mengagumi Soekarno muda, tapi tak menyukainya setelah menjadi pemimpin Demokrasi Terpimpin.

Menurut Mangunwijaya, Sjahrir adalah tokoh “nasiolanisme humanis”. Bagi Sjahrir, nasionalisme bukan egoisme untuk memuaskan sekelompok orang, bukan pula untuk merusak hubungan antar manusia, melainkan sebagai jembatan untuk menuju martabat kemanusiaan yang sempurna.

Berdasarkan nasionalisme humanis itulah, penjajahan harus dihapuskan. Penjajahan merupakan eksploitasi manusia oleh sesama manusia. Kezaliman ini bisa dilakukan oleh orang asing ataupun oleh bangsa sendiri.

Menurut Mangunwijaya, seandainya yang menjajah adalah orang Indonesia, dan yang dijajah adalah orang Amerika, maka Sjahrir tentu akan mendukung orang Amerika. Karena itu, Mangunwijaya menolak slogan ”right or wrong, my country” (salah atau benar, tetap negeri saya). Baginya, “right or wrong is right or wrong” (benar atau salah adalah benar atau salah).

Untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi fondasi nasionalisme itu tentu perlu perjuangan panjang. Tidak cukup dengan mengusir penjajah saja, lalu mendirikan negara.

Salah satu budaya yang berpotensi melanggengkan eksploitasi manusia itu adalah feodalisme yang sudah ada sebelum para penjajah datang. Sisa-sisa feodalisme itu tampak dalam perilaku yang memberikan penghormatan dan pelayanan yang berlebihan kepada para pejabat, tidak mau menerima kritik dari bawahan hingga melahirkan para penjilat yang bermental ABS (Asal Bapak Senang).

Semasa hidupnya, Mangunwijaya sangat kritis terhadap rezim Soeharto. Menurutnya, paling tidak ada lima hal yang negatif dalam rezim Orde Baru itu. Pertama, mental feodal yang diwarisi dari kerajaan lokal. Kedua, eksploitasi terhadap manusia yang diwariskan oleh kapitalisme Belanda.

Ketiga, fasisme dan kekerasan militer yang didapatkan dari tentara Jepang. Keempat, eksploitasi terhadap manusia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis global yang tak terlihat. Kelima, koalisi rezim Orde Baru dengan para preman dan penjahat, mirip yang pernah terjadi di Kerajaan Mataram.

Mangunwijaya juga mengkritik sistem sentrallistik Orde Baru. Menurutnya, Jakarta sebagai pusat segala-galanya tak jauh berbeda dengan Batavia di zaman Belanda. Karena itu, baginya, masa depan Indonesia sebaiknya menjadi negara serikat atau federal karena (1) Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah-pisah; (2) jumlah penduduk Indonesia sangat banyak; (3) kesenjangan yang amat lebar antara pusat dan daerah; (4) sentralisasi tidak hanya menyerap uang, tetapi juga orang-orang terpelajar ke pusat; (5) keragaman budaya Indonesia akan perlahan terkikis akibat sentralisasi.

Pada saat Reformasi, Mangunwijaya mengusulkan agar dilakukan reformasi politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam politik, dia menganjurkan agar dilakukan amandemen UUD 1945 sehingga menjadi lebih demoktratis.

Dia juga menuntut agar dwifungsi ABRI dihapuskan. Sebagai mantan tentara pejuang, Mangunwijaya menilai, sistem komando tidak cocok di pemerintahan sipil. Selain itu, dwifungsi akan membuat tentara kurang profesional di bidangnya. Dia juga menganjurkan agar angkatan laut diperkuat karena Indonesia adalah negara kepulauan.

Dalam bidang ekonomi, Mangunwijaya mengaku dirinya bukan ahli ekonomi dan karena itu hanya bisa menganjurkan agar para ahli ekonomi memikirkan jalan bagaimana agar keadilan sosial ekonomi bisa terwujud, dengan mengkaji pemikiran-pemikiran ekonomi dunia dan mengaitkannya dengan sistem koperasi yang disebutkan dalam UUD 1945.

Dia sangat gusar dengan larangan Orde Baru terhadap buku-buku Karl Marx. Menurutnya, semua tokoh utama kemerdekaan Indonesia membaca buku Marx. Tidak semua orang yang membaca Marx otomatis menjadi komunis.

Dalam reformasi pendidikan, Mangunwijaya menganjurkan agar ditanamkan nilai kesetaraan manusia. Menurutnya, pendidikan yang paling berpengaruh adalah pendidikan dasar. Karena itu, reformasi harus dimulai dari sana, sementara pendidikan tinggi di universitas akan mengikuti.

Selain itu, baginya, pendidikan terutama adalah membina mental peserta didik agar kreatif dan kritis, sehingga bangsa kita tidak lagi menjadi “bangsa kuli” dan dicengkeram budaya feodal. Menurut pengamatannya, dalam beberapa hal, sekolah di zaman Belanda malah lebih berkualitas.

Demikianlah, secara ringkas pemikiran Mangunwijaya. Saya kira, banyak pandangan Dandhy Laksono, sang jurnalis pemberani ini, yang seirama dengan Mangunwijaya, dan tentu dengan tokoh-tokoh pemikir bangsa kita lainnya. Bagaimana dengan Anda? (*)