TRIBUNTRENDS.COM - Upaya pengawasan program Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis kini memasuki babak baru.
Di tengah sorotan publik terhadap kualitas distribusi makanan dan standar menu di berbagai daerah, pemerintah mulai melibatkan guru hingga kepala posyandu secara langsung dalam sistem pemantauan di lapangan.
Langkah itu ditandai dengan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya.
Aplikasi tersebut dirancang sebagai instrumen pengawasan partisipatif agar kualitas makanan yang diterima masyarakat bisa dipantau secara lebih cepat, transparan, dan terukur.
“Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG.
Dengan demikian Kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan,” ujar Sony Sonjaya dalam siaran pers, Senin (25/5/2026).
Baca juga: Soroti Rumitnya Urus MBG, Universitas Negeri Malang Tegaskan Tak Mau Ikut-Ikutan Operasional SPPG
Dalam mekanisme baru ini, guru sekolah serta kepala pos pelayanan terpadu (posyandu) menjadi pihak yang diberi tanggung jawab sebagai PIC atau penanggung jawab kelompok penerima manfaat MBG.
Mereka diminta melakukan penilaian langsung setelah makanan diterima di lokasi distribusi.
Penilaian yang dilakukan tidak hanya sebatas apakah makanan sampai atau tidak. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna memberikan evaluasi rinci terkait berbagai aspek penting, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, tampilan menu, hingga variasi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Kehadiran sistem digital ini disebut sebagai langkah antisipatif agar persoalan kualitas makanan dapat segera terdeteksi sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
Berdasarkan data dasbor Reviu Menu MBG hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 21.31 WIB, tercatat sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai daerah di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau sekitar 99,88 persen menyatakan makanan yang diterima masih layak dikonsumsi. Sementara itu, hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak konsumsi.
Untuk aspek distribusi, sebanyak 1.672 laporan atau 97,95 persen menyebut paket makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal. Sedangkan 35 laporan mencatat adanya keterlambatan pengiriman.
Baca juga: Ditegur Dokter Anak Se-Indonesia, BGN Haramkan Susu Formula Bayi untuk Program MBG: Utamakan ASI
Tak hanya distribusi, kualitas makanan juga menjadi fokus utama evaluasi. Dari total laporan yang masuk, sebanyak 1.702 laporan atau 99,71 persen menilai aroma makanan masih dalam kondisi layak.
Sementara pada aspek tampilan makanan, sebanyak 1.697 laporan atau 99,41 persen menyebut kondisi makanan sesuai standar yang ditetapkan.
Adapun dari sisi rasa, sebanyak 1.688 laporan atau 98,89 persen menyatakan makanan dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.
Sony menegaskan, keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan mampu menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan di lapangan.
Dengan begitu, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG bisa dilakukan lebih cepat sebelum masalah meluas.
***
(TribunTrends/Kompas)
