Oleh Fidelis Roy Maleng, tinggal di Seminari Tinggi Interdiosesan St. Petrus Ritapiret
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Salah satu paradoks terbesar demokrasi Indonesia pasca-Reformasi ialah kenyataan bahwa perluasan prosedur demokrasi tidak selalu diikuti oleh pendalaman demokrasi substantif. Pemilu berlangsung secara reguler, kebebasan pers secara formal dijamin, partisipasi elektoral relatif tinggi, dan institusi demokrasi tampak bekerja secara konstitusional.
Namun di balik stabilitas prosedural tersebut, terdapat kecenderungan konsolidasi kekuasaan yang semakin oligarkis. Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki kapasitas menentukan arah kebijakan negara, mengendalikan produksi informasi publik, dan memengaruhi pembentukan opini sosial.
Situasi ini menunjukkan bahwa problem utama demokrasi Indonesia dewasa ini bukan semata-mata lemahnya institusi politik, melainkan transformasi demokrasi menjadi arena reproduksi dominasi elite. Demokrasi tidak lagi berfungsi terutama sebagai mekanisme distribusi kekuasaan yang egaliter, tetapi sebagai instrumen legitimasi bagi konsolidasi kekuatan politik-ekonomi tertentu.
Dalam konteks tersebut, oligarki tidak bekerja secara vulgar melalui represi terbuka sebagaimana rezim otoritarian klasik, melainkan melalui mekanisme yang lebih halus: penguasaan media, produksi narasi publik, manipulasi opini sosial, dan normalisasi ketimpangan kekuasaan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dominasi oligarki tidak direspons melalui resistensi sosial yang kuat.
Kritik publik terhadap korupsi struktural, politik dinasti, konflik kepentingan, atau konsentrasi kekayaan sering kali berhenti pada ekspresi simbolik yang tidak memiliki daya transformasi politik. Sebagian besar masyarakat justru menunjukkan kecenderungan apatis, diam, atau menarik diri dari ruang diskursus politik. Dalam situasi demikian, demokrasi mengalami krisis yang lebih dalam dibanding sekadar kemunduran institusional, yakni krisis keberanian sipil. Demokrasi tidak lagi menjadi ruang bagi publik untuk mengontrol jalannya kekuasaan (Otto Madung: 2017, 146-148).
Baca juga: Pasca Nobar Film "Pesta Babi", Rektor IFTK Ledalero Tantang Mahasiswa Lahirkan Tanggapan Akademik
Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui Spiral of Silence Theory yang dikembangkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung menyembunyikan pandangannya ketika merasa opini mereka bertentangan dengan opini dominan dalam masyarakat (Stephen Littlejohn: 2017, 169). Ketakutan terhadap isolasi sosial membuat individu lebih memilih diam dibanding mempertahankan posisi yang berpotensi memunculkan stigma atau marginalisasi sosial.
Penulis berargumentasi bahwa oligarki dalam demokrasi Indonesia tidak hanya bekerja melalui konsentrasi kapital dan penguasaan institusi negara, tetapi juga melalui pembentukan budaya diam dalam ruang publik. Dengan memanfaatkan media, buzzer digital, dan hegemoni naratif, oligarki menciptakan situasi psikologis yang membuat masyarakat kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan. Akibatnya, demokrasi Indonesia bergerak menuju situasi paradoksal: prosedur demokrasi tetap dipertahankan, tetapi substansi deliberatif dan emansipatorisnya mengalami erosi secara perlahan.
Pembacaan mengenai oligarki dalam konteks Indonesia banyak dipengaruhi oleh analisis Jeffrey Winters yang melihat oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam perspektif Winters, oligarki bukan sekadar keberadaan elite kaya dalam politik, melainkan struktur kekuasaan yang memungkinkan segelintir elite mempertahankan dan mereproduksi kekayaannya melalui kontrol terhadap institusi negara (Jeffrey Winters: 2011, 8). Penulis teringat akan apa yang dipormulgasikan Lord Acton bahwa kekuasaan memiliki symptom bawaan untuk selalu bertindak korup (power tends to corrupt).
Kekuasaan memungkinkan perubahan watak penguasa dan aktor-aktor yang mendukungnya menjadi rakus. Hal ini di dukung oleh sosiolog Ignas Kleden, menurutnya, penyakit kronis kekuasaan ialah kecendrunganya untuk memperbesar dirinya sendiri (Silvianus M. Mongko: 2016, 4).
Baca juga: IFTK Ledalero Gelar Nobar Film "Pesta Babi", Cpyri Dale: Seruan Minta Tolong Masyarakat Adat Papua
Pasca-Reformasi 1998, Indonesia memang berhasil mengakhiri sentralisme otoritarian Orde Baru, tetapi gagal membongkar relasi material antara kapital dan kekuasaan politik. Reformasi justru membuka ruang baru bagi rekonfigurasi oligarki melalui demokrasi elektoral. Pemilu yang membutuhkan biaya sangat tinggi membuat partai politik bergantung pada pemilik modal sebagai penyandang dana utama. Dalam situasi tersebut, politik berubah menjadi arena transaksi antara elite ekonomi dan elite kekuasaan.
Akibatnya, demokrasi Indonesia mengalami gejala yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai cartelized democracy, yakni situasi ketika partai-partai politik lebih sibuk menjaga stabilitas elite dibanding merepresentasikan kepentingan masyarakat. Perbedaan ideologis antarpartai semakin kabur karena orientasi utama politik bukan lagi perjuangan gagasan, melainkan distribusi akses terhadap sumber daya negara.
Fenomena ini tampak dalam berbagai kebijakan publik yang memperlihatkan kuatnya kompromi antara negara dan kepentingan korporasi besar. Kontroversi revisi UU KPK, pengesahan UU Cipta Kerja, hingga ekspansi industri ekstraktif di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara semakin responsif terhadap kepentingan kapital dibanding aspirasi masyarakat sipil. Dalam situasi demikian, demokrasi kehilangan dimensi substantifnya karena warga negara tidak memiliki kapasitas yang setara untuk memengaruhi arah kebijakan nasional.
Dengan demikian, oligarki dalam demokrasi Indonesia tidak bekerja di luar demokrasi, melainkan justru melalui mekanisme demokrasi itu sendiri. Firman Noor menyatakan walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan baik, dengan kata lain perjalanan demokrasi Indonesia hampir selalu diiringi oleh kendaraan oligarkis (mediaindonesia.com). Demokrasi prosedural dipertahankan karena memberikan legitimasi poitik, tetapi distribusi kekuasaan tetap terkonsentrasi pada elite yang sama.
Untuk memahami mengapa dominasi oligarki dapat bertahan relatif stabil, Spiral of Silence Theory menawarkan kerangka analisis yang penting. Menurut Elisabeth Noelle-Neumann, manusia memiliki ketakutan eksistensial terhadap isolasi sosial. Karena itu, individu cenderung menyesuaikan diri dengan opini dominan dan menyembunyikan pandangan yang berpotensi menimbulkan pengucilan (Eriyanto: 2012, 13).
Dalam konteks demokrasi Indonesia, budaya diam berkembang melalui kombinasi tekanan politik, polarisasi sosial, dan manipulasi opini publik. Individu yang menyampaikan kritik terhadap kekuasaan sering kali mengalami delegitimasi simbolik melalui pelabelan seperti “anti-pemerintah,” “radikal,” “provokator,” atau “kelompok oposisi tertentu.” Kritik tidak lagi dipahami sebagai bagian inheren dari demokrasi, tetapi sebagai ancaman terhadap stabilitas politik.
Fenomena tersebut semakin menguat dalam era media digital. Kehadiran buzzer politik menciptakan ruang publik yang dipenuhi produksi opini artifisial. Buzzer tidak hanya bertugas memperkuat citra politik tertentu, tetapi juga menciptakan ilusi mayoritas melalui reproduksi narasi yang masif dan repetitif. Akibatnya, masyarakat mengalami distorsi persepsi mengenai opini publik. Dalam situasi demikian, individu yang memiliki pandangan berbeda merasa dirinya berada dalam posisi minoritas yang rentan.
Ketakutan terhadap serangan digital, perundungan sosial, atau kehilangan relasi sosial membuat banyak orang memilih diam. Diam menjadi mekanisme survival dalam ruang publik yang semakin intoleran terhadap perbedaan. Padahal, ruang publik sejatinya, sebagaimana dikatakan oleh Budi hardiman adalah ruang otonom yang bebas dari berbagai kerengkeng birokratis dan kekuasaan otoritarian yang memungkinkan setiap orang berekspresi secara terbuka dengan argumentasinya (Budi Hardiman: 2009, 134)
Yang menarik, dominasi tersebut tidak selalu membutuhkan represi negara secara langsung. Sebaliknya, masyarakat mulai mendisiplinkan dirinya sendiri melalui pengawasan sosial yang tersebar dalam ruang digital. Di titik ini, pemikiran Michel Foucault mengenai disiplin dan pengawasan menjadi relevan. Kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui kekerasan fisik, tetapi melalui internalisasi rasa takut yang membuat individu mengontrol dirinya sendiri (Konrad Kebung: 2021, 56-58). Akibatnya, budaya diam berkembang bukan karena masyarakat tidak mengetahui problem demokrasi, melainkan karena mereka merasa tidak aman untuk menyuarakannya secara terbuka.
Dominasi oligarki semakin kuat karena didukung oleh kontrol terhadap media dan produksi kesadaran publik. Dalam konteks ini, analisis Noam Chomsky mengenai manufacturing consent menjadi sangat relevan. Chomsky menjelaskan bahwa media modern sering kali bekerja sebagai instrumen pembentukan persetujuan publik terhadap kepentingan elite dominan (Noam Chomsky: 2005, 3). Bagi Chomsky, informasi yang diseleksi demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan tujuannya adalah tercapainya propaganda. Fakta yang terjadi selalu dipolitisir (Edward & Noam Chomsky: 2002, 16).
Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan media pada kelompok elite tertentu menyebabkan independensi ruang informasi publik semakin problematis. Banyak media nasional memiliki afiliasi langsung dengan partai politik atau kepentingan bisnis tertentu. Akibatnya, media tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, tetapi sering kali menjadi instrumen reproduksi narasi elite.
Persoalan tersebut semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan logika viralitas dan keterlibatan emosional. Diskursus publik akhirnya dipenuhi polarisasi, propaganda digital, dan politik sensasional. Dalam situasi demikian, kualitas deliberasi demokratis mengalami degradasi serius. Pada titik ini, pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni pun menjadi penting (Rosman Tami: 2021, 35). Gramsci menjelaskan bahwa kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui pembentukan kesadaran sosial sehingga dominasi tampak alamiah dan diterima secara sukarela.
Hegemoni oligarkis dalam demokrasi Indonesia terlihat ketika politik dinasti dianggap normal, keterlibatan pengusaha besar dalam politik dipandang lumrah, dan ketimpangan ekonomi diterima sebagai konsekuensi pembangunan. Narasi pembangunan ekonomi digunakan untuk membenarkan konsentrasi kekuasaan dan marginalisasi kritik publik. Kritik terhadap oligarki akhirnya dianggap menghambat stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pada tataran ini, demokrasi mengalami krisis epistemologis. Masyarakat tidak lagi kesulitan hanya untuk melawan kekuasaan, tetapi bahkan kesulitan membayangkan alternatif di luar dominasi oligarkis yang telah dinormalisasi secara sosial.
Konsekuensi paling serius dari relasi antara oligarki dan spiral of silence adalah melemahnya keberanian sipil dalam demokrasi. Demokrasi pada dasarnya membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis dan berani mempertanyakan kekuasaan. Namun ketika ruang publik dipenuhi rasa takut dan manipulasi opini, masyarakat cenderung lebih memilih keamanan sosial dibanding keberanian moral. Penulis melihat bahwa pemikiran Hannah Arendt menjadi relevan. Arendt menegaskan bahwa kehancuran politik modern sering kali tidak lahir terutama dari tindakan elite yang represif, tetapi dari kegagalan masyarakat mempertahankan kapasitas berpikir kritis dan bertindak secara etis (Hannah Arent:1995, 282).
Fenomena tersebut tampak dalam depolitisasi masyarakat Indonesia kontemporer. Politik semakin direduksi menjadi konsumsi informasi, perang citra, dan loyalitas identitas, bukan perjuangan substantif mengenai keadilan sosial. Kritik publik sering kali berhenti pada kemarahan sesaat di media sosial tanpa berkembang menjadi gerakan politik yang konsisten. Akibatnya, oligarki memperoleh stabilitas bukan hanya karena kuatnya kapital, tetapi karena lemahnya keberanian kolektif masyarakat untuk menantang dominasi tersebut. Demokrasi akhirnya bergerak menuju situasi yang paradoksal: kebebasan formal tetap ada, tetapi keberanian menggunakan kebebasan itu semakin melemah.
Analisis mengenai hubungan antara oligarki dan spiral of silence menunjukkan bahwa krisis demokrasi Indonesia dewasa ini tidak dapat dipahami hanya sebagai problem kelembagaan politik. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada menguatnya dominasi oligarki yang bekerja melalui kontrol ekonomi, media, opini publik, dan produksi ketakutan sosial.
Melalui mekanisme spiral of silence, masyarakat perlahan kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan karena takut mengalami isolasi sosial dan delegitimasi politik. Situasi tersebut diperkuat oleh hegemoni media dan manipulasi opini publik yang membuat dominasi oligarki tampak normal dan wajar.
Dengan demikian, tantangan utama demokrasi Indonesia bukan hanya membatasi konsentrasi kekuasaan elite secara institusional, tetapi juga membangun kembali ruang publik yang kritis dan bebas dari budaya takut. Demokrasi hanya dapat bertahan ketika warga negara memiliki keberanian sipil untuk berbicara, mengkritik, dan mempertanyakan dominasi kekuasaan. Ketika masyarakat kehilangan keberanian tersebut, demokrasi tidak lagi kehilangan prosedurnya, melainkan kehilangan jiwanya.
