BANJARMASINPOST.CO.ID - Lorong kayu SMA Korpri Banjarmasin tampak sepi tanpa adanya lalu lalang siswa, Rabu (20/5/2026). Deretan ruang kelas sekolah di Jalan Tanjung I Perumnas Kayu Tangi Kelurahan Sungaimiai Kecamatan Banjarmasin Utara itu juga tertutup rapat.

Tidak ada sedikitpun ribut-ribut siswa, yang biasanya akrab di telinga. Di halaman, lapangan basket juga kosong. Sesekali hanya terdengar langkah kaki guru yang melintas di koridor.

Padahal, sekolah yang berdiri sejak akhir tahun 80-an ini pernah menjadi salah satu sekolah swasta yang ramai peminat. Kini, SMA Korpri Banjarmasin bertahan dengan jumlah siswa yang terus menyusut dari tahun ke tahun.

Bahkan untuk tahun ajaran terbaru, sekolah itu belum memiliki siswa kelas X sama sekali. Sedang siswa kelas XI hanya tersisa empat orang. Adapun siswa kelas XII yang baru saja lulus hanya berjumlah 16 orang.

Kondisi itu membuat pihak sekolah harus memutar otak agar sekolah tetap bertahan hidup. Salah satunya dengan rencana membebaskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa baru.

Kepala SMA Korpri Banjarmasin, Norkhayati mengatakan, kebijakan sekolah gratis itu menjadi upaya terakhir untuk menarik minat calon siswa di tengah sulitnya sekolah swasta bersaing pascapenerapan sistem zonasi. “Kami harap dari dinas bisa membackup kami supaya kami bisa secara operasional membiayai sekolah, atau untuk membayar gaji guru,” ujarnya saat ditemui Rabu siang.

Saat ini, biaya SPP di SMA Korpri sebesar Rp 165 ribu per bulan. Namun jumlah siswa yang terus menurun membuat pemasukan sekolah ikut terpukul.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Embarkasi Banjarmasin Mulai Padati Kawasan Arafah

Padahal, kata Norkhayati, sebelum pandemi Covid-19 dan penerapan sistem zonasi secara masif, SMA Korpri masih mampu membuka hingga lima rombongan belajar (rombel) setiap tahun ajaran baru. “Yang paling signifikan memang sistem zonasi. Karena masyarakat berprioritas anaknya didaftarkan ke sekolah negeri. Dan secara sistem juga mengharuskan begitu,” katanya.

Ia menceritakan, penurunan jumlah siswa mulai terasa sejak 2020. Dari sebelumnya lima kelas penerimaan siswa baru, turun menjadi dua kelas saat pandemi. Itupun, menurutnya, jumlah siswa di tiap kelas tidak pernah penuh.

“Harusnya satu kelas itu 36 siswa. Tapi karena dulu hanya sekitar 50 siswa, jadi kami bagi ke dua kelas,” ucapnya.

Seiring waktu, jumlah pendaftar makin sedikit. Bahkan beberapa calon siswa yang sempat mendaftar akhirnya mengundurkan diri setelah mengetahui kondisi sekolah yang sepi.

Di tengah keterbatasan itu, sekolah masih berupaya bertahan. Sebanyak 15 tenaga pendidik masih aktif mengajar, meski sebagian besar hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk penghasilan. “Guru kami cuma dapat sekitar Rp 1 juta, bahkan tidak selalu tiap bulan. Tahun 2026 ini Bosda juga belum keluar sama sekali,” ujarnya.

Tak sedikit guru akhirnya keluar setelah lolos PPPK dan ditempatkan di sekolah lain. “Kami harap sebenarnya guru yang sudah PPPK itu bisa dikembalikan lagi ke sini supaya membantu sekolah berkembang,” katanya.

Meski kondisi sekolah jauh dari ramai, suasana belajar menurut para siswa tetap berjalan normal. Di salah satu ruang kelas, seorang siswi tampak mengumpulkan ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibawa ke kantor sekolah.

Siswa kelas XI, Silvi Novitasari (19) mengaku tetap nyaman bersekolah di sana meski suasananya jauh lebih sepi dibanding sekolah lain. “Pembelajarannya bagus aja. Lebih dekat juga sama guru,” ujarnya.

Silvi mengaku masuk ke SMA Korpri setelah tidak diterima di sekolah negeri sesuai zona tempat tinggalnya. “Dulu ditolak di sekolah zona saya, jadi daftar ke sini,” ucapnya.

Penurunan jumlah peserta didik baru juga terjadi di SMA Islam Darul Muhibbien Jalan A Yani Km 84 Haruban, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Sekolah swasta ini hanya mampu membuka satu rombel dari sebelumnya tiga. “Target satu kelas sekitar 35 siswa,” ujar Kepala Sekolah Ego Aji Nugroho.

Menurutnya, berkurangnya siswa berdampak langsung terhadap operasional sekolah, termasuk pembayaran honor guru dan biaya kegiatan belajar mengajar.

Sebagian besar biaya operasional bergantung pada BOS dan Bosda. Sekitar 40 persen digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

Namun ketika jumlah siswa menurun, otomatis dana BOS yang diterima sekolah juga ikut berkurang. Kondisi itu membuat sejumlah guru harus mencari penghasilan tambahan di luar sekolah.

“Ada guru yang sambil mengajar les, ada juga yang dibantu usaha keluarga supaya tetap bertahan,” katanya, Kamis (21/5). (banjarmasinpost.co.id/rifki soelaimanul/mukhtar wahid)