TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Mengubah paradigma masyarakat dari sekadar menggunakan sepeda untuk hobi menjadi moda transportasi sehari-hari menjadi tantangan besar di perkotaan.

Menyikapi isu krisis pilihan mobilitas tersebut, para pegiat sepeda bersama masyarakat sipil duduk bersama dalam ruang dialog lintas komunitas bertajuk “Bali Bicara Sepeda dan Ragam Gerakan Sosial di Baliknya” di Graha Yowana Suci, Denpasar, Sabtu 23 Mei 2026 malam.

Diskusi santai yang diinisiasi oleh Penerbit Partikular, WRI Indonesia, dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih ini menyoroti fasilitas serta tantangan nyata yang dihadapi pesepeda di ibu kota Provinsi Bali tersebut.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Dewa Ketut Adi Pradnyana, yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi tinggi antusiasme dan masukan dari para peserta.

Baca juga: KOSTER Lantik Mudarta Jadi Kepala Dinas Perhubungan Bali, Pesan Gubernur: Harus Tegas dan Berani!

Pihaknya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk membawa isu ini ke tingkat kebijakan yang lebih serius demi mewujudkan mobilitas berkelanjutan.

"Dari kami akan membawa isu sepeda ini ke dalam pembahasan di Forum LLAJ untuk kita dukung bersama mobilitas berkelanjutan dan inklusif. Saya berharap setelah dari forum ini, akan ada diskusi lebih lanjut yang melibatkan komunitas sepeda serta institusi lain dari level pemkot, pemprov, hingga nasional," ujar Dewa Adi Pradnyana.

Sementara itu, I Komang Doni Kurniawan dari komunitas Denpasar Bersepeda, menyoroti adanya fenomena "saling tunggu" antara pembuat kebijakan dan warga.

Banyak masyarakat enggan bersepeda sebelum ada fasilitas memadai, sementara kebijakan sering kali baru lahir jika penggunanya sudah ramai.

"Sepeda ini masih dipandang sebagai rekreasi, media kumpul-kumpul, olahraga, dan lifestyle. Harapannya perlahan-lahan masyarakat dan pembuat kebijakan mulai sadar dan melirik sepeda sebagai moda transportasi yang bisa menjangkau berbagai tempat, sekolah, dan bekerja," kata Doni yang sehari-hari menggunakan sepeda untuk bekerja.

Keuntungan bersepeda juga dirasakan langsung oleh musisi Nostress, Man Angga.

Menurutnya, mengayuh sepeda memberikan kedekatan emosional yang berbeda dengan kota tempat tinggalnya.

"Dengan menggunakan sepeda dan berjalan lebih pelan, saya merasa lebih melekat dengan kota tempat saya tinggal dan mencermati setiap sudut kota. Transisi perubahan itu seharusnya muncul dari pengetahuan, bukan berdasarkan tren semata," tutur Angga sembari menambahkan bahwa langkah kecil bisa dimulai dengan memengaruhi lingkungan terdekat.

Aspek keadilan ruang jalan turut menjadi sorotan.

GEDSI Analyst dari WRI Indonesia, Muti Kurniasari, menekankan bahwa rasa aman dan nyaman wajib menjadi indikator utama perencanaan infrastruktur agar ramah bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan disabilitas.

Muti berkaca pada studi kasus di Amsterdam, di mana gerakan perubahan besar membutuhkan dukungan sistem yang jelas agar tidak gagal dalam tahap operasional.

"Transformasi ini tidak cukup hanya pada political will, namun perlu ada dukungan sistem yang memastikan hal ini berlanjut," tegasnya.

Senada dengan Muti, salah satu peserta diskusi, Barda Gemilang, mengingatkan agar perencanaan jalur sepeda tidak melupakan aspek humaniora.

"Banyak kelompok marjinal yang sehari-hari menggunakan sepeda untuk ke pasar atau berjualan keliling. Jadi kita perlu memperlebar pandangan kita supaya tidak melihat sepeda ini sebagai kebutuhan sekunder semata," pungkasnya.

Gerakan ini menjadi komitmen bersama untuk memberikan hak ruang jalan yang adil, sekaligus tindakan nyata menekan emisi karbon menuju target Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045 mendatang. (*)