KANDANGAN, BPOST - Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-13 kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan daerah tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, S.E, Ak, M.A.B, saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Lantai 2 Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/5/2026).
Prosesi ini turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Inspektur Daerah HSS, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) HSS, beserta jajaran terkait.
Bagi Pemda, keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-13 kalinya, menjadi bukti nyata komitmen, sinergi, dan konsistensi Pemkab HSS di bawah kepemimpinan H Syafrudin Noor dan Wabup Suriani, serta dukungan DPRD dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakat Mufakat.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah yang berhadir secara langsung untuk menerima LHP Keuangan Daerah.
"Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pemerintah daerah. Ada empat standar utama yang menjadi indikator untuk memperoleh opini WTP,” katanya.
Indikator yang dimaksud, jumlah pengembalian biaya ke kas daerah tidak melebihi ambang batas yang ditentukan, kesesuaian dengan Standar Harga Satuan (SHK), Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berjalan baik, dimana jika SPI bagus maka sampel yang diambil oleh tim pemeriksa bisa lebih sedikit, serta kecukupan pengungkapan (disclosure) informasi keuangan.
Dirinya juga menegaskan bahwa penentuan opini ini dilakukan secara objektif melalui proses yang sangat ketat dan berjenjang. Penilaian tidak hanya bertumpu pada tim pemeriksa di lapangan, melainkan juga melibatkan 14 auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalsel yang melaksanakan pembahasan mendalam demi menentukan opini yang valid bagi sebuah daerah.
Meskipun seluruh daerah menyandang status WTP, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel tetap memaparkan beberapa uraian catatan yang masih menjadi temuan di semua daerah.
Ia menekankan bahwa temuan-temuan yang didapatkan tersebut masih berada di bawah ambang batas toleransi, sehingga tidak mempengaruhi status opini WTP yang diberikan.
"Kami berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga di tahun-tahun mendatang permasalahan serupa tidak terjadi lagi," pungkasnya. (ady/*)
