BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pemerintah Kabupaten Tapin kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan kepada Bupati Tapin H Yamani dan Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Unda Absori mengatakan capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih Kabupaten Tapin secara berturut-turut. 

“Alhamdulillah, Kabupaten Tapin kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Insya Allah ini merupakan capaian WTP yang ke-12,” ujarnya.

Baca juga: Wisata Kalsel- Tiket Mulai Rp 5 Ribu, Kolam Renang Galuh Diang Bulan Jadi Pilihan Wisata Warga Tapin

Menurut Unda, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat beberapa potensi temuan administratif dalam hasil pemeriksaan BPK. 

Namun demikian, Pemkab Tapin telah menyiapkan langkah tindak lanjut melalui rencana aksi yang telah ditandatangani Bupati Tapin. 

“Potensi temuan administrasi pasti ada. Penyelesaiannya sudah disampaikan melalui rencana aksi tindak lanjut yang ditandatangani pak bupati,” katanya. 

Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah juga terus dilakukan secara berkelanjutan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unda menambahkan, program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah juga terus didorong agar pelaksanaannya berjalan efisien dan tepat sasaran.

“Upaya pencegahan penyimpangan terus dilakukan agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)