Beijing (ANTARA) - Indonesia menjadi salah satu Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD) yang digagas China.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya," kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria di Beijing, Rabu (27/6).
Riza Patria menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan yang digagas pemerintah China.
Indonesia menjadi wakil ketua forum tersebut bersama dengan Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan dan Uzbekistan. Sedangkan ketua forum adalah China yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Zhang Lu.
"Indonesia meyakini bahwa pembangunan juga harus dimulai dari desa karena desa adalah pusat produksi pangan, ekonomi, lokal, dan keuangan jutaan masyarakat. Karena itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa," katanya.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Riza menyebut Indonesia terus memperkuat pembangunan desa dan ekonomi masyarakat dengan membentuk 83 ribu koperasi desa, melakukan pembangunan 5 ribu kampung nelayan merah putih, program pemeriksaan kesehatan gratis hingga makan bergizi gratis bagi 60 juta siswa untuk meningkatkan kualitas gizi.
"Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat," ujarnya.
Kepada ANTARA, Riza menyebut Indonesia punya pengalaman dalam melakukan upaya pemberantasan kemiskinan, namun ingin belajar dari negara-negara lain, termasuk China dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Tidak hanya soal program, tapi juga bagaimana hal prosedural, sistem administrasi dan juga implementasi di lapangan yang bisa kita pelajari jadi bisa bekerja sama dengan dengan pengalaman panjang China," tuturnya.
Dalam sesi pleno, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong meminta bagi semua pihak untuk mengumpulkan konsensus dan mempercepat pengentasan kemiskinan global.
"China akan secara aktif mendukung GPPAD dalam memainkan perannya untuk memperkuat dialog kebijakan, demonstrasi teknis, dan pelatihan bakat, serta melaksanakan sejumlah proyek kerja sama 'kecil tapi berdampak' untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas pengentasan kemiskinan mereka," kata Liu.
Disebutkannya, pada 2025 masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,9 persen.
Sehingga dengan diprakarsai China bersama 53 negara lainnya, dan sembilan organisasi internasional, GPPAD menandai tonggak sejarah dalam upaya pengentasan kemiskinan global.
GPPAD akan mempromosikan pertukaran pengalaman dalam pengentasan kemiskinan dan tata kelola, serta bersama-sama mengeksplorasi jalan untuk membasmi kemiskinan secara akar, menurut pengumuman tersebut.
Kemitraan ini menyambut partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan lembaga media, untuk bersama-sama membina lingkungan pembangunan yang adil, inklusif, tidak diskriminatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
