TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan berbasis evidence (data) melalui penguatan sinergi antar lembaga yang memiliki fungsi kajian kebijakan.
Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyampaikan, kebutuhan membangun koordinasi antarlembaga kajian kebijakan bukanlah gagasan baru.
Menurutnya, berbagai forum yang pernah dibangun sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi membutuhkan tata kelola yang lebih kuat agar mampu menghasilkan dampak nyata.
"Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks," ujarnya dikutip Kamis (28/5/2026).
Taufiq juga menuturkan, pasca penataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian/lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin memiliki banyak kemiripan.
Namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan.
Oleh karena itu penguatan knowledge management, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
"Kebijakan berbasis evidence tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan.
Taufiq menekankan, kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
"Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menyampaikan, penguatan kolaborasi antar badan strategi kebijakan menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks.
Selain itu, kata Agus, juga masih ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor.
Agus menjelaskan, hasil penilaian kualitas kebijakan tahun 2025 menunjukkan masih terdapat banyak PR dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional.
Karena itu, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan bersama terhadap isu-isu strategis.
Baca juga: Puan Maharani Dorong Perempuan Ambil Peran Lebih Besar dalam Pengambilan Kebijakan Publik
"Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi bersama mengenai tata kelola adaptif serta mendorong ownership isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif," tegasnnya.
