BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini saran Dino Patti Djalal soal kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang sering ke luar negeri jadi perhatian publik.
Saran itu bahkan sudah ditanggapi langsung oleh Sekretaris Kabinet RI atau Seskab Teddy Indra Wijaya.
Diketahui Dino Patti Djalal adalah Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Ia juga merupakan eks wakil Menteri Luar Negeri.
Dino Patti Djalal menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang kerap lawatan ke luar negeri.
Data yang dimiliki Dino, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: Wanita di Boyolali Tewas Diduga Usai Makan Sate Ayam Kiriman via Ojol, Polisi Bongkar Makam Korban
Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.
Ia menuturkan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.
Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.
Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.
"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.
Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya
sebagai sahabat lama Prabowo.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.
Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto, berikut kelima saran tersbeut:
Sarankan komunikasi via daring
Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon.
Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam.
Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," kata Dino.
Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.
Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump.
Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.
"Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," jelas Dino.
Manfaatkan kunjungan
Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir.
Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon.
"Entah kenapa," katanya.
Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon.
Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.
"Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya," kata Dino.
"Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," tutur Dino.
"Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambung Dino.
Berharap kunjungan direncanakan dengan matang
Ketiga, Dino juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.
Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.
"Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya," kata Dino.
Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.
"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kata Dino.
Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.
Lebih banyak terima tamu di tanah air
Keempat, Dino juga mengajurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.
Sebagian besar misi dialihkan ke Menlu agar hemat biaya
Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.
Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.
"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.
Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.
"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," kata Dino.
Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.
"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," kata Dino.
"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," imbuh Dino.
Dalam keterangannya untuk memberikan tanggapan, Teddy menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh Dino sebagai diplomat senior Indonesia.
Meski demikian, Teddy menilai terdapat sejumlah informasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Teddy adalah persoalan biaya perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.
Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali memberikan penjelasan terkait mekanisme pembiayaan kunjungan kerja Presiden agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai beban yang ditanggung negara.
Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menanggung secara pribadi seluruh biaya yang melebihi anggaran resmi yang telah dialokasikan pemerintah.
"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.
Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien.
Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika disandingkan dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.
Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya.
Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.
"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.
Teddy juga menekankan intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia.
(Bangkapos.com/Tribun Jakarta/Tribunnews)
