TRIBUNPALU.COM - Sebuah kisah perjuangan politik yang menyentuh hati datang dari gedung DPRD Kabupaten Morowali. Abdul Muin, legislator dari Fraksi Partai Golkar, membagikan kisah masa lalu yang penuh air mata sebelum akhirnya sukses mengamankan kursi wakil rakyat untuk periode kedua.

Siapa sangka, politisi yang kini dikenal sangat dekat dengan konstituennya itu dulunya pernah berada di titik terendah hingga menangis karena tidak memiliki uang Rp50.000 untuk modal ongkos sosialisasi saat pertama kali mencalonkan diri pada Pemilu 2014 silam.

Sebelum nekat terjun ke dunia politik, Abdul Muin merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia memulai pengabdiannya sebagai staf administrasi berijazah SMA di Puskesmas Bahsuai, sebelum akhirnya dimutasi ke Kantor Bupati Morowali.

Baca juga: Kisah Gafar Hilal, Dari Kuli Bangunan hingga Jadi Anggota DPRD Morowali

Namun, pada tahun 2014, ia mengambil keputusan besar yang sempat membuat keluarganya terkejut, yaitu mundur dari kenyamanan sebagai abdi negara.

"Saya memberanikan diri waktu itu terjun ke dunia politik. Saya pamit sama istri saya waktu itu, saya bilang, 'Saya mau mencalonkan legislatif.' Alhamdulillah respon istri saya waktu itu, 'Kalau begitu pendapatnya saya, ya monggo,'" kenang Abdul Muin. Langkah ekstrem ini ia ambil karena merasa ruang geraknya untuk membantu masyarakat sangat terbatas jika hanya bertahan di dalam birokrasi pemerintahan.

Keputusan melepas status ASN yang menjadi impian banyak orang ternyata membawa tantangan berat, terutama karena Abdul Muin maju bertarung tanpa sokongan modal finansial yang besar.

Ia bahkan tidak mampu membendung rasa harunya saat mengenang masa-masa awal sosialisasi di periode pertama.

Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan momen ketika dirinya terpaksa menghentikan langkah dan pulang ke rumah hanya karena tidak memegang uang untuk membeli bahan bakar atau sekadar ongkos berjalan menemui warga.

Baca juga: Tanam Bibit Mangrove di Pantai Dupa, PDIP Sulteng Dorong Pelestarian Lingkungan Pesisir Palu

"Kisah sedihnya itu saya ulas di saat saya turun sosialisasi. Saya butuh waktu itu uang Rp50.000 enggak punya. Jadi saya sedih, saya nangis. Akhirnya saya balik, saya enggak lanjutin sosialisasinya," ungkapnya emosional.

Karena keterbatasan biaya tersebut, Abdul Muin akhirnya memilih strategi dari rumah ke rumah apa adanya.

Ia hanya bermodalkan komitmen dan janji lisan bahwa jika terpilih, ia akan totalitas mengabdi untuk rakyat.

Strategi ketulusan itu rupanya membuahkan hasil luar biasa. Pada Pemilu 2014, ia berhasil melenggang ke parlemen dengan raihan 354 suara pribadi.

Walaupun angka tersebut merupakan perolehan terkecil di antara seluruh anggota dewan yang terpilih saat itu, modal nekat ini menjadi tiket emas yang mengubah garis hidupnya.

Baca juga: Konflik Kepentingan di Balik Rangkap Jabatan

Kepercayaan masyarakat terhadap Abdul Muin terbukti bukan sekadar musiman karena pada Pemilu 2019, ia kembali terpilih untuk periode kedua.

Keberhasilan mempertahankan kursi ini tidak lepas dari prinsipnya yang ogah mengobral janji manis kepada warga.

Setiap kali menyerap aspirasi, ia selalu mengedukasi masyarakat bahwa realisasi program pemerintah membutuhkan proses penganggaran yang sah, sehingga warga diminta untuk saling bersabar.

"Saya biasa turun ke masyarakat, saya sampaikan aspirasi rakyat itu tetap kita perjuangkan. Tapi saya juga sering sampaikan, kalau Bapak mengusulkan hari ini, minggu depan tidak boleh langsung ditagih, karena ini kan uang pemerintah butuh proses. Jadi saya sampaikan biasa, kita harus bersabar dan banyak berdoa. Itu aja," jelasnya.

Kedekatannya dengan konstituen juga dibuktikan secara fisik dengan menolak tinggal di ibu kota kabupaten.

Baca juga: Jenazah Balita di Bangkep Diantar Naik Motor, Warga Desak Anwar Hafid Evaluasi Program Ambulans Desa

Abdul Muin memilih tetap menetap di desanya di Parilangk, Kecamatan Bumi Raya, yang berjarak sekitar 35 kilometer dari tempatnya berkantor di Kota Bungku.

Pilihan ini membuatnya bisa terus berinteraksi dengan warga setiap hari selepas pulang kantor.

Saking melekatnya hubungan emosional yang dibangun, legislator yang hobi ngopi ini bahkan mengaku masih menghafal dengan baik nama-nama warga yang setia memilihnya sejak pemilu periode pertama.

Selama menjabat, fokus perjuangannya adalah menyalurkan bantuan riil yang menyentuh urat nadi perekonomian masyarakat di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda, mulai dari infrastruktur jalan tani, drainase pemukiman, alat pertanian, hingga bantuan alat pancing bagi nelayan.

Menurutnya, tantangan menjadi wakil rakyat akan terasa ringan jika hubungan yang dibangun dengan konstituen didasari oleh ketulusan.

Baca juga: Armada RJA AKM Juara Berani Cup Donggala 2026, Taklukkan AKL 88 FC 3-0 di Final

"Intinya saya bilang, jangan kita rubah kedekatannya kita dengan masyarakat. Kalau kita dekat dengan masyarakat, otomatis masyarakat itu lebih dekat dengan kita. Saya kira hubungannya kita kepada masyarakat sama dengan hubungan kita sama keluarga," tuturnya.

Sebagai mantan birokrat yang kini duduk di lembaga legislatif, Abdul Muin juga sangat memahami potensi Kabupaten Morowali yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) fantastis dari sektor pertambangan.

Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tidak terlena dengan kejayaan sesaat tersebut.

Baginya, PR terbesar Morowali saat ini adalah menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lewat sektor pendidikan dan kesehatan, salah satunya dengan mengoptimalkan program beasiswa daerah.

Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki masa kedaluwarsa dan sumber daya alam suatu saat akan habis.

Baca juga: Sekolah Indonesia Jeddah Akan Jadi Percontohan MBG di Luar Negeri

Jika fondasi SDM tidak disiapkan dengan matang dari sekarang, Morowali dikhawatirkan akan tertinggal dalam beberapa dekade ke depan saat komoditas tambang mulai menipis. 

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mendorong program yang memajukan perekonomian berbasis pertanian dan perikanan agar masyarakat bisa mandiri secara jangka panjang.

"Masyarakat ini kalau dia kenyang, pasti diam. Terpenuhi kebutuhan hidupnya, terpenuhi kebutuhan keluarganya, saya kira tidak ada masalah. Kalau masyarakat lapar, ah pasti ribut. Di mana-mana orang lapar pasti gerak-grosok. Jadi tugas wakil rakyat kembali lagi ke rakyat," pungkasnya menutup perbincangan. (*)