TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Melalui program bantuan pendidikan, Pemkot Tangsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 juta per siswa untuk bisa bersekolah di SMP Swasta.
Program ini juga sekaligus menjadi upaya Pemkot Tangsel untuk memperluas akses pendidikan melalui sekolah swasta.
Pasalnya, jumlah SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan saat ini hanya 24 sekolah, sementara SD Negeri mencapai 157 sekolah.
Keterbatasan daya tampung SMP Negeri membuat keberadaan sekolah swasta menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Tangsel bekerja sama dengan 92 SMP swasta pendamping yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan.
Sekolah-sekolah tersebut menjadi pilihan bagi siswa yang tidak memperoleh kursi di SMP Negeri dan dapat memanfaatkan program bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa program ini sudah berjalan sejak tahun 2022 silam.
Menurutnya, anggaran untuk program ini sepenuhnya bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan.
Ia menyatakan, setiap tahunnya Pemkot Tangsel menyediakan kuota bagi 5.000 siswa untuk dapat mengikuti program tersebut.
“Sudah sejak 2022 kita siapkan bantuan biaya pendidikan di SMP swasta untuk anak-anak yang tidak diterima di SMP negeri. Kuotanya 5.000 murid,” ujar Benyamin, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Dari Museum Multatuli Lebak, Hasto Gaungkan Semangat Bung Karno untuk Generasi Muda
Ia menjelaskan, dalam struktur pembiayaan pendidikan terdapat tiga komponen utama, yakni biaya operasional sekolah yang ditanggung melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), biaya investasi yang bersumber dari APBD, serta biaya personal yang juga ditanggung oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, komponen biaya personal inilah yang saat ini ditanggung oleh APBD Kota Tangerang Selatan melalui program tersebut.
“Biaya personal itu yang kita cover, dan sudah berjalan dua tahun terakhir,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan kuota, Benyamin menyebut jumlah penerima tetap 5.000 siswa.
Namun, terdapat penyesuaian pada besaran bantuan yang diberikan.
“Anaknya tetap 5.000, tapi uangnya kita naikkan. Sekarang satu anak 1,8 juta rupiah per tahun,” jelasnya.
Bantuan tersebut, kata dia, digunakan untuk kebutuhan personal siswa seperti seragam, sepatu, dan kebutuhan penunjang lainnya selama bersekolah di SMP swasta.
Lebih lanjut, Benyamin menegaskan bahwa program ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada SMP negeri.
Melalui skema penerimaan siswa, orang tua diberi pilihan untuk mendaftarkan anaknya ke beberapa sekolah, termasuk swasta.
“Justru kita rangsang lewat program ini. Jadi tidak selalu harus mengandalkan SMP negeri, silakan pilih SMP swasta,” katanya.
Terkait persyaratan, Benyamin menyebut tidak ada ketentuan khusus bagi penerima bantuan, termasuk tidak terbatas pada siswa dari keluarga kurang mampu, meski kelompok tersebut tetap menjadi prioritas.
“Tidak ada persyaratan khusus. Semua bisa, tapi yang kurang mampu tetap jadi prioritas. Jadi tergantung pilihan warga,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa besaran bantuan sebesar Rp1,8 juta tersebut merupakan dana tahunan, bukan bulanan, yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan personal siswa.
“Per tahun, karena itu untuk biaya personal seperti seragam dan kebutuhan lainnya,” pungkasnya.
