Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Plt Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran Kurnia Oktaviani memaparkan cetak biru pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Pesawaran Tahun 2026 dalam Rapat Desk Teknis Pembentukan KWT yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kurnia menjelaskan arah pembangunan pariwisata Pesawaran yang tertuang dalam dokumen Kemilau Pesawaran: Bumi Wisata Sejuta Pesona.

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah upaya mengatasi paradoks sektor pariwisata di Pesawaran, yakni tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang belum berdampak optimal terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Pesawaran sepanjang 2025 mencapai 1.028.284 orang. 

Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih berada di angka tiga jam.

“Ini menjadi tantangan mendasar yang harus kita selesaikan bersama. Wisatawan datang menikmati keindahan laut, tetapi sebagian besar langsung kembali tanpa menginap maupun membelanjakan lebih banyak uangnya di destinasi lokal,” ujar Kurnia.

Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, Pemkab Pesawaran menyiapkan strategi penataan kawasan berbasis klaster melalui pembagian beberapa Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang saling terintegrasi.

Di Zona Utara, pengembangan diarahkan pada sektor agroindustri dan budaya. 

Kawasan ini akan dikembangkan melalui wisata berbasis pertanian, termasuk pemanfaatan potensi Pesawaran sebagai salah satu sentra kakao nasional melalui rencana pembangunan Pabrik Mini Cokelat. 

Selain itu, kawasan tersebut juga akan diperkuat dengan pengembangan Desa Wisata Negeri Katon sebagai sentra kain tapis serta Desa Bagelen yang memiliki nilai sejarah transmigrasi.

Sementara itu, kawasan pesisir akan dikembangkan sebagai zona inti pariwisata bahari dengan dukungan fasilitas akomodasi bertaraf internasional. 

Keberadaan Lampung Marriott Resort and Spa diharapkan menjadi pusat distribusi wisatawan menuju berbagai destinasi unggulan di Pesawaran, mulai dari kawasan glamping Bukit Cendana hingga puluhan pulau wisata yang tersebar di wilayah tersebut.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah konsep Sailing of Teluk Lampung, yang dirancang untuk mengatasi persoalan kemacetan di jalur wisata pesisir, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Melalui konsep tersebut, Pemkab Pesawaran merencanakan pembangunan jaringan transportasi wisata berbasis laut melalui skema Sea Hub Link. 

Jalur ini akan menghubungkan kawasan wisata di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, hingga Tanggamus menggunakan armada kapal wisata jenis phinisi.

“Kami ingin memindahkan sebagian pergerakan wisatawan dari jalur darat ke jalur laut sehingga konektivitas antar destinasi menjadi lebih nyaman dan efisien,” kata Kurnia.

Rencana tersebut akan didukung pembangunan Dermaga Wisata Pesawaran serta penataan kawasan kampung nelayan terpadu sebagai bagian dari pengembangan destinasi.

Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab Pesawaran juga membuka peluang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta. 

Melalui Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, pemerintah daerah menyiapkan kawasan investasi efektif seluas 3.475,41 hektare untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Menurut Kurnia, investor yang berpartisipasi dalam pengembangan kawasan wisata akan memperoleh berbagai kemudahan, termasuk insentif berupa pembebasan sejumlah pajak dan retribusi daerah, salah satunya biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk proyek kemitraan pionir.

"Kami ingin menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan menarik bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata Pesawaran," ujarnya.

Rapat desk teknis tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.

Pengembangan KWT Pesawaran akan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media guna mempercepat terwujudnya Pesawaran sebagai gerbang ekowisata bahari unggulan di Provinsi Lampung.

Turut mendukung pengembangan kawasan tersebut sejumlah mitra strategis, di antaranya Institut Teknologi Sumatera (Itera), Politeknik Negeri Lampung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kelompok sadar wisata, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya)