TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah instansi dan mitra terkait.
Baca juga: Hari Pertama Ngantor Usai Libur Panjang, Kepala BKPSDM Mateng: Kehadiran ASN Nyaris 100 Persen
Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Sulbar Siang Ini: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang!
Di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pelaku usaha.
Secara bergantian, para pimpinan OPD memaparkan berbagai program yang telah dan akan dijalankan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan.
Sementara itu, instansi pendukung dan mitra usaha menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pelaksanaan program secara terpadu.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengatakan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan.
"Kita semakin memantapkan dan memadukan program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu," kata Suhardi Duka.
Menurutnya, hasil pelaksanaan program sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang positif.
Angka kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami penurunan.
Begitu pula angka stunting yang disebut turun cukup signifikan.
"Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sulbar memastikan program tersebut akan terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun mendatang.
"Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS dan BKKBN," lanjutnya.
Ia menambahkan, penggunaan data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat dan efektif.
"Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi," tutup Suhardi Duka.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program penanganan stunting dan kemiskinan berjalan searah, terukur, dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)
