TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang diikuti sebanyak 1.419 peserta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Kalbar Harisson, Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kalbar, yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 2 Juni 2026.
Para peserta terdiri dari PPPK formasi tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru hasil pengangkatan tahun 2025.
Orientasi dilaksanakan dalam lima angkatan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan orientasi dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah wawasan serta meningkatkan kapasitas diri sebagai aparatur negara.
“Yang pertama, kegiatan orientasi ini harus diikuti dengan baik. Ikuti seluruh prosesnya dan ambil ilmu yang diberikan oleh para pengajar,” pesan Norsan.
• Kecelakaan Lalu Lintas di Kalbar Sepanjang Januari-Mei 2026 Tembus 568 Kasus
Menurutnya, orientasi menjadi bekal penting bagi PPPK dalam memahami tugas, tanggung jawab, serta peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi PPPK merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk meningkatkan dan menyegarkan kembali pemahaman para pegawai terhadap nilai-nilai dasar ASN.
“PPPK yang mengikuti orientasi ini merupakan hasil pengangkatan tahun 2025 dengan jumlah sebanyak 1.419 orang. Kegiatan orientasi ini wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari LAN untuk meng-upgrade pengetahuan mereka,” ujar Windy.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar PPPK yang diangkat bukanlah tenaga baru karena sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah. Namun demikian, orientasi tetap diperlukan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN.
“Ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan pembelajaran terkait nilai-nilai ASN BerAKHLAK, seperti orientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, dan nilai-nilai lainnya yang menjadi fondasi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara,” katanya.
Windy menegaskan bahwa ASN saat ini dituntut menjadi aparatur yang profesional, inovatif, adaptif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pelayanan publik. Selain itu, ASN juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi serta cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang.
• Awas! 10 Pelanggaran yang Jadi Sasaran Operasi Patuh Kapuas 2026, Polisi Mulai Gerak 8 Juni
“ASN profesional adalah ASN yang inovatif, adaptif, dan solutif. ASN harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi yang terus terjadi, ASN harus tetap hadir memberikan pelayanan publik yang terbaik,” tegasnya.
Melalui kegiatan orientasi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ASN, etika pemerintahan, tugas dan fungsi aparatur negara, serta peran strategis ASN dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semoga orientasi ini menjadi awal perjalanan pengabdian yang penuh semangat, dedikasi, dan kontribusi terbaik untuk Kalimantan Barat,” tutup Windy.
