Pertama, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT ) sejak awal tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK Paruh Waktu.

Kedua, Bumdes Multi Guna, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur panen raya jagung hasil budidaya yang berlangsung di kebun Pangan Jai, Desa Compang Ndejing.

Ketiga, Sebuah rumah milik warga di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur hangus terbakar api, Senin 1 Juni 2026 sore. 

Keempat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur meminta Bupati Manggarai Timur untuk melakukan evaluasi dan mengganti Aloysius Roma dari jabatan Sekertaris DPRD (Sekwan) saat ini. 

Kelima, Kekecewaan melanda sejumlah guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

1. TERUNGKAP! Pemprov NTT Tidak Anggarkan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT ) sejak awal tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK Paruh Waktu.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat, Winston Rondo. Ia menanggapi keluhan sejumlah guru PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum menerima gaji. 

Menurutnya, skema PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan transisi pemerintah yang tidak dibarengi dengan penganggaran gaji melalui APBD.

"Sejak awal memang tidak ada uangnya. Tidak cukup anggaran di APBD kita untuk membayar gaji mereka," tegas Winston, Selasa (2/6/2026).

Baca selengkapnya di sini

2. Bumdes Multi Guna Compang Ndejing Berhasil Raih Omzet Puluhan Juta Rupiah dari Panen Jagung

Bumdes Multi Guna, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur panen raya jagung hasil budidaya yang berlangsung di kebun Pangan Jai, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Selasa 2 Juni 2026.

Hadir dalam panen raya simbolis ini Sekertaris Camat Borong, Laurensius M. Joni mewakili Camat Borong, Kepala Desa Compang Ndejing, Ahmad Jabur bersama perangkat desa, Ketua BUMDes Multi Guna, Adi Jemadur bersama pengurus, Pendamping Desa Iganasius Man, Pendamping Pertanian Lapangan (PPL), dan para petani. 

Sekertaris Camat Borong, Laurensius M. Joni, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Bumdes Multi Guna Compang Ndejing yang berhasil memanen jagung hasil budidaya bumdes tersebut. Ia berharap dengan hasil panen jagung ini dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan budidaya jagung kedepan untuk memberikan pendapatan bagi Bumdes itu sendiri. 

Baca selengkapnya di sini

3. BREAKING NEWS: Kebakaran Hanguskan Sebuah Rumah di Congkar Manggarai Timur

Sebuah rumah milik warga di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur hangus terbakar api, Senin 1 Juni 2026 sore. 

Informasi kebakaran rumah ini dibagikan oleh salah satu akun TikTok milik Echack Abun membagikan video yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah dilahap api. Akun tiktok ini juga menyebutkan semua bangunan beserta seluruh isinya tak dapat diselamatkan. 

"Mori sadis eee, semuanya tidak bisa diselamatkan,".

Camat Congkar, Petrus Sahadun ketika dikonfirmasi, Selasa 2 Juni 2026 membenarkan informasi itu. Ia menerangkan peristiwa rumah terbakar itu terjadi di Dusun Cabang Empat, RT/RW: 007/002, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar. 

Baca selengkapnya di sini

4. Dalam Paripurna, Ketua DPRD Manggarai Timur Minta Bupati Ganti Sekertaris Dewan

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Salesius Medi dalam memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Selasa 2 Juni 2026. Dia menyampaikan secara terbuka meminta Bupati Manggarai Timur untuk melakukan evaluasi dan menganti Aloysius Roma dari jabatan Sekertaris DPRD (Sekwan) saat ini. 

Menurutnya, hal ini dikarenakan Sekwan yang kini dijabat oleh Aloysius Roma, dinilai kinerjanya kurang memuaskan. Tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan kelembagaan secara maksimal. 

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Salesius Medi usia Sidang Paripurna itu, juga kepada POS-KUPANG.COM, menegaskan bahwa Sekwan itu adalah perpanjangan tangan dari Bupati untuk melayani kepentingan secara kelembagaan DPRD maupun khusus untuk pimpinan DPRD, sehingga sangat dibutuhkan pelayanan yang baik tanpa ada syarat kepentingan.

Baca selengkapnya di sini

5. Janji Gaji Rp 2,4 Juta Tak Terwujud, Guru PPPK Paruh Waktu Pemprov NTT Mengeluh dan BPJS Tak Aktif

Kekecewaan melanda sejumlah guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Mereka menilai pemerintah tidak menepati komitmen terkait besaran gaji yang sebelumnya dijanjikan saat proses pengangkatan.

Seorang guru yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial SL mengungkapkan, pada Desember 2025 lalu para PPPK paruh waktu diminta menandatangani surat pernyataan.

Baca selengkapnya di sini