SERAMBINEWS.COM – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memperkeras tekanan terhadap Oman terkait hubungan dekat negara tersebut dengan Iran.
Selama ini Oman dikenal sebagai salah satu negara Teluk yang memilih mempertahankan jalur diplomasi dengan Teheran. Namun di tengah memanasnya konflik AS-Iran, posisi netral Muscat justru mulai dipandang sebagai masalah oleh Washington.
Laporan yang dikutip dari The Wall Street Journal menyebut Amerika Serikat bahkan mendesak Oman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran. Langkah itu menandai perubahan sikap Washington terhadap salah satu sekutu lamanya di kawasan Timur Tengah.
Di saat yang sama, hubungan Oman dengan sejumlah negara Teluk juga ikut menjadi sorotan. Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi disebut semakin tidak nyaman dengan sikap Muscat yang dinilai terlalu lunak terhadap Teheran.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran baru mengenai stabilitas kawasan, terutama karena Selat Hormuz yang berada di antara Oman dan Iran merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Baca juga: Ade Naylan Sadida, Hafizah 30 Juz Lolos Prodi Dokter USK
Menurut sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Arab yang dikutip The Wall Street Journal, Washington semakin memandang pendekatan Oman terhadap Iran sebagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan AS.
Pada fase awal perang AS-Iran, Oman sempat berupaya membuka jalur komunikasi dengan Teheran. Langkah itu bahkan disebut membantu negara-negara Teluk membuka kembali koridor penerbangan dan menjadi salah satu keberhasilan diplomasi yang lahir dari posisi netral Muscat.
Namun beberapa bulan kemudian, sikap yang sama justru memicu kecurigaan dari Washington.
Dua pejabat Arab mengatakan bahwa selama konflik berlangsung, Oman berusaha menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional dan Iran sebagai tetangga yang berada tepat di seberang Selat Hormuz.
Strategi tersebut dimaksudkan untuk membuka peluang terciptanya perdamaian jangka panjang. Akan tetapi, posisi Oman sebagai pihak yang masih diterima oleh kedua kubu kini justru menghadapi tekanan besar.
Jika secara terbuka berpihak kepada Amerika Serikat, Oman berisiko menjadi sasaran serangan sebagaimana yang pernah dialami beberapa negara Teluk selama konflik berlangsung.
"Oman telah membuka pintu bagi kritik dan sorotan yang tidak diinginkan terhadap negara yang selama ini bangga dengan kebijakan luar negerinya yang tidak memihak," kata Sanam Vakil, Direktur Timur Tengah di lembaga kajian Chatham House.
Menurutnya, ancaman dari pemerintahan Trump "menyoroti persepsi di sebagian kalangan Amerika bahwa Oman bersimpati kepada Iran."
Baca juga: Kemiskinan di Aceh Timur Turun 2 Persen
Tekanan terhadap Oman disebut meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintahan Trump dikabarkan mempertimbangkan sanksi bahkan ancaman militer setelah muncul penilaian intelijen bahwa Muscat berencana bergabung dengan Iran dalam mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Menteri Informasi Oman Abdulla Al-Harrasi tidak memberikan komentar langsung mengenai tekanan agar negaranya memutus hubungan dengan Iran.
Meski demikian, ia menegaskan posisi resmi pemerintah Oman.
"Oman siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama kita."
Gedung Putih kemudian merujuk pada pernyataan Trump dalam rapat kabinet pekan lalu ketika diminta menjelaskan sikap AS terhadap Oman.
Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan kemungkinan memerintahkan serangan udara terhadap Oman apabila negara tersebut mendukung rencana Iran memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Ancaman serupa juga datang dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memperingatkan Oman melalui media sosial mengenai kemungkinan sanksi ekonomi.
Namun sehari setelahnya, Bessent mengatakan Duta Besar Oman untuk Washington, Talal Alrahbi, telah memberikan penjelasan bahwa Oman "tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan."
Menurut sejumlah pejabat Arab, pemerintah Oman cukup terkejut dengan munculnya sikap yang dianggap semakin keras dari Washington.
Muscat kini disebut tengah mencari berbagai cara untuk meredakan ketegangan tersebut, termasuk mempertimbangkan kampanye hubungan masyarakat guna menunjukkan kontribusi Oman dalam menjaga keamanan pelayaran internasional.
Oman juga diketahui bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu memastikan kapal pengangkut bahan baku pupuk dapat melintasi kawasan secara aman demi mendukung negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan.
Sejak konflik berlangsung, Oman disebut turut membantu berbagai kapal, termasuk kapal Amerika Serikat, melalui layanan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga bantuan medis bagi awak kapal.
Al-Harrasi menegaskan negaranya tetap berkomitmen menjaga kelancaran perdagangan dan distribusi energi global.
"Setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi di perairan ini akan merugikan kepentingan seluruh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat," ujarnya.
Hubungan dekat Oman dengan Iran juga memunculkan ketidakpuasan di kalangan negara-negara Teluk lainnya.
Muscat diketahui tidak secara terbuka mengecam Iran setelah berbagai insiden serangan terhadap lalu lintas kapal maupun serangan rudal dan drone di kawasan.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut sikap itu merupakan bagian dari tradisi diplomasi Oman yang selama ini mengutamakan netralitas.
Ketika perang pecah, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi bahkan sempat menyatakan bahwa konflik tersebut melemahkan kawasan dan memberi sinyal perlunya negara-negara Teluk meninjau kembali hubungan keamanan mereka dengan Amerika Serikat.
Pada Mei lalu, Oman menjadi satu-satunya negara di kawasan Teluk Persia yang menolak menandatangani pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Uni Emirat Arab untuk mengecam langkah Iran terkait pungutan di Selat Hormuz.
Menurut sejumlah pejabat Arab, sikap tersebut membuat Uni Emirat Arab dan Arab Saudi semakin frustrasi karena Oman terus menolak bergabung dalam berbagai pernyataan bersama yang mengecam Iran.
Bahkan ketika sebuah drone Iran menghantam pelabuhan Oman, pemerintah Muscat hanya mengakui insiden tersebut tanpa secara langsung menyalahkan Teheran.
Selama puluhan tahun, Oman dikenal sebagai salah satu mediator paling penting di Timur Tengah.
Negara itu pernah menjadi tuan rumah perundingan yang membantu mengakhiri perang Iran-Irak pada dekade 1980-an. Muscat juga berperan dalam komunikasi rahasia antara Iran dan pemerintahan Presiden Barack Obama yang akhirnya melahirkan kesepakatan nuklir tahun 2015.
Belakangan, Oman kembali dipercaya menjadi mediator dalam dua putaran perundingan nuklir antara Teheran dan Washington sebelum proses tersebut terganggu oleh serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Namun menurut sejumlah pejabat AS, tingkat kepercayaan pemerintahan Trump terhadap Muscat mulai menurun menjelang gelombang pertama serangan udara AS-Israel.
Ketika itu, Menteri Luar Negeri Oman tampil di televisi Amerika Serikat dan menyatakan bahwa kesepakatan nuklir untuk mencegah konflik "sudah berada dalam jangkauan kita, jika kita memberi diplomasi ruang yang dibutuhkannya."
Pejabat AS membantah bahwa kesepakatan saat itu sudah dekat dan menyebut Iran belum mengajukan tawaran serius untuk membatasi program nuklirnya.
Sejak saat itu, menurut pejabat AS, pemerintahan Trump mulai berupaya mengurangi peran Oman dalam proses diplomatik, meski mereka menegaskan tidak ada rencana nyata untuk melakukan serangan terhadap negara tersebut.
(TribunNewsmaker.com)
